Banyak K/L Baru, Sri Mulyani Ungkap Penggunaan BMN Bakal Tetap Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ungkapkan bahwa penggunaan kantor Barang Milik Negara (BMN), akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap adanya percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

"Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama Pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L," jelasnya dalam keterangannya, Kamis, 24 Oktober.

Sri Mulyani menambahkan bahwa penggunaan kantor Barang Milik Negara (BMN), akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," tuturnya.

Selain itu, Sri Mulyani turut menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

Menurut Sri Mulyani rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk gerak cepat penyelarasan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru, sesuai dengan Kabinet Merah Putih.

“Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan dengan perubahan ini tentu diharapkan semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan.

"Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting,” tuturnya.