Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengungkap sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah infrastruktur transportasi darat telah dibangun.

Kini, wilayah daratan Indonesia kian terhubung.

“Dari tahun 2015 hingga 2024, sebanyak 6 Terminal Tipe A dan 44 pelabuhan penyeberangan telah kita bangun,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin, Senin, 7 Oktober.

Selain itu, kata Risyapudin, pemerintahan Presiden Jokowi juga telah merevitalisasi atau rehabilitasi sebanyak 53 Terminal Tipe A dan 54 pelabuhan penyeberangan.

“Dengan demikian sepanjang 10 tahun terdapat 157 infrastruktur transportasi darat,” ucapnya.

Risyapudin mengatakan pembangunan Terminal Tipe A dan pelabuhan penyeberangan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan layanan yang disertai dengan digitalisasi.

Di samping dari sejumlah capaian infrastruktur, Risyapudin juga memaparkan berbagai capaian layanan konektivitas seperti angkutan jalan perintis yang kini telah hadir dengan 322 trayek.

“Rata-rata persentase pertumbuhan jaringan trayek Angkutan Jalan Perintis sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 adalah sebesar 1,48 persen. Layanan ini tentunya sangat bermanfaat karena menghubungkan wilayah terisolir atau wilayah yang belum berkembang dengan kawasan perkotaan sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Terpencil, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP),” jelasnya.

Pada sektor penyeberangan, sambung dia, terdapat pula layanan penyeberangan perintis yang telah dilayani oleh 269 lintasan dengan 104 kapal penyeberangan perintis.

Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata persentase pertumbuhan lintasannya yaitu sebesar 4,77 persen dan persentase pertumbuhan kapal per tahun sebesar 4,54 persen.

Sejalan dengan itu, kata dia, Ditjen Perhubungan Darat juga terus meningkatkan konektivitas pada wilayah perkotaan dengan menghadirkan layanan Buy The Service yaitu pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan pemerintah dengan cara membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator.

“Dengan skema ini, pemerintah memberikan subsidi sehingga tarif ditetapkan lebih murah sesuai dengan biaya ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

“Implementasi Buy The Service menjadi wujud pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dan wajib menjamin tersedianya angkutan umum sesuai dengan kewenangan masing-masing,” sambungnya.

Dari keberadaannya sejak tahun 2020 hingga 2024, lanjutnya, Teman Bus telah melayani masyarakat di Kota Medan, Palembang, Bali, Solo, Yogyakarta, Banyumas, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan dengan 817 unit bus dan 54 mobil penumpang.

Adapun lebih dari 71 juta orang yang merasakan manfaat dari layanan Teman Bus.

“Berdasarkan hasil survei Ditjen Perhubungan Darat pada pelanggan Teman Bus di 10 Kota, sebagian besar masyarakat merasakan adanya penghematan biaya transportasi per bulan sebesar 30 hingga 70 persen. Hal ini menunjukkan layanan BTS mampu berkontribusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Tak lupa, sambung dia, setiap tahunnya Ditjen Perhubungan Darat juga hadir membantu masyarakat yang ingin menikmati momen Lebaran bersama keluarga di kampung halaman dengan Program Mudik Gratis Angkutan Lebaran.

Penyediaan angkutan arus mudik dan balik gratis ini dilakukan dari dan menuju kota-kota yang menjadi favorit sebagian besar masyarakat, seperti wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, sebagian Sumatera, dan Kalimantan.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik serta mengurangi ancaman risiko fatalitas kecelakaan di jalan raya, dan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas karena berkurangnya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.