Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengupayakan agar aplikasi belanja asal China, Temu, tidak bisa masuk ke Indonesia karena bisa merusak pasar.

Upaya ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Satya Permana mengatakan, aplikasi ini memiliki potensi ancaman yang luar biasa karena dapat menyuplai produk langsung dari pabrik. Temmy sempat membuka aplikasi tersebut dan melihat barang yang dijual di sana berpotensi merusak pasar Indonesia.

"Agak ngeri-ngeri sedap, nih, kalau sampai betul-betul bisa jual secara langsung ke konsumen," ujar Temmy dalam konferensi pers di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Kamis, 3 Oktober.

Temmy juga melihat bahwa ada website atau laman serupa Temu yang memiliki potensi mengancam pasar Indonesia, yakni Titip Beli.

Dia menilai, aplikasi tersebut merupakan modus yang dilancarkan oknum-oknum untuk memfasilitasi pembelian barang dari luar negeri ke Indonesia.

"Setelah kemarin kami tutup cross border di atas 100 dolar AS, itu muncul modus titipan. Di website tersebut, mereka akan membelikan barang yang kami pesan, dikirim dari Singapura dengan biaya yang murah," katanya.

Dia pun tak menampik, modus-modus pembelian seperti itu memang banyak.

Namun, Temmy memastikan hal ini akan dibenahi pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Bahwa memang itu proteksi produk lokal, penertiban produk luar yang berjualan di sini," ucap dia.

Lebih lanjut, Temmy juga akan mendorong implementasi Permendag 31/2023 bersama Kemendag untuk berpatroli. Hal ini dilakukan agar menghindari masuknya barang-barang dari aplikasi Temu dan Titip Beli masuk ke Indonesia.

"Memang traffic-nya tidak terlalu mengkhawatirkan. Nanti pasti kami akan menginvestigasi khusus terkait ini," tuturnya.

Menurut Temmy, dengan jumlah 113 juta pengguna TikTok di Indonesia, pemerintah harus lebih ketat lagi untuk mengawasi ini.

"Semangatnya satu, sih, kami ingin produk-produk lokal, UKM maupun usaha-usaha besar Indonesia menjadi tuan rumah di negara kami sendiri. Jangan ada capital flat yang terus-terusan keluar dengan membeli produk luar sebetulnya," ungkap dia.