Bagikan:

JAKARTA - Ekonom Senior Piter Abdullah mengatakan bahwa Ketidakseimbangan antara supply dan demand logistik menjadi penyebabnya biaya logistik di Indonesia. Saat ini terjadi ketidakseimbangan supply dan demand terjadi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.

Pieter mengatakan pengiriman barang dari Jawa saat ini memang sudah murah, tetapi ketika kembali dari Luar Jawa, harganya menjadi mahal karena muatan kosong.

Dengan demikian, sambung Pieter, sebagus apapun sistem logistik yang dibangun dengan tujuan efisiensi, masih belum memenuhi tujuan awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan biaya logistik.

“Itulah yang menyebabkan logistik kita pengirimannya menjadi mahal,” tuturnya dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas bertajuk Smart Supply Chain: Digitalisasi Sistem Logistik Indonesia, di Sarinah, Jakarta, Rabu, 2 Oktober.

Pieter mengatakan tol laut yang terus digaungkan oleh Jokowi juga tak terlalu berdampak pada penurunan biaya logistik karena ada permasalahan ketidakseimbangan supply dan demand.

“Misalnya dari sini kita kirim ke NTT lah, ke Kupang, penuh mungkin kapalnya. Tapi dari sana ke sini itu kosong, karena di situ tidak ada (sentra ekonomi). Nah, pemikiran konsep untuk mengatasi ketidakseimbangan supply-demand ini yang belum selesai,” ucapnya.

Di sisi lain, Pieter mengakui pemerintah era Presiden Jokowi memang cukup berhasil dalam hal pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung sektor logistik nasional.

Namun, sambung Pieter, kedua hal itu belum cukup menekan biaya logistik di dalam negeri karena adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand.

Mengacu pada data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, biaya logistik di Indonesia sepanjang tahun 2023 lalu masih berada di level 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Secara mikro, baik di PT Pos Indonesia, maupun PT Pelindo, termasuk juga logistik udara itu sedang reform yang luar biasa. Tapi yang saya sebutkan tadi pada ujungnya tujuan akhir kita menurunkan biaya logistik yang bisa memperbaiki daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan, itu yang belum terjadi,” ucapnya.

Menurut Piter, ketidakseimbangan supply dan demand dapat diatasi dengan menghapuskan satu pintu ekspor-impor Indonesia. Contohnya, sambung dia, pintu impor barang elektronik lebih baik dibuka di daerah Bitung, Sulawesi Utara, supaya muatan kapal yang kembali ke Pulau Jawa tidak kosong.

“Tujuannya agar ada permintaan untuk shipping dari Manado ke Jawa. Jadi ini, shipping domestik, jangan dari luar langsung ke Jakarta, sehingga tertumpuk di Jakarta,” ujarnya.