Bagikan:

JAKARTA - Istana buka suara mengenai surat aduan yang dikirimkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid terkait kisruh Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat yang dikirimkan oleh Arsjad Rasjid.

“Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid,” katanya kepada wartawan, Senin, 16 September.

Saat ini, sambung Ari, surat aduan yang dikirim Arsjad Rasjid tersebut masih berada di Kemensetneg belum disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih lanjut,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Surat tersebut berisi pernyataan resmi Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang menyatakan bahwa Munaslub Kadin 2024 ilegal.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 16 September.

Arsjad menjelaskan dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD/ART yang sudah ditetapkan,” kata Arsjad.