Soal Pembangunan PLTN di RI, Kementerian ESDM: Tinggal Komitmen Pucuk Pimpinan

JAKARTA - Direktur Konservasi Energi EBTKE Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi buka suara terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Hendra menilai, pembangunan PLTN di Indonesia sangat bergantung pada komitmen dari pemerintah dalam halam hal ini Presiden RI.

"Terkait nuklir saya kira tinggal komitmen dari pucuk pimpinan ya," ujarnya dalam Forum Bakohumas yang dikutip Jumat,13 September.

Dia menjelaskan, berbagai regulasi sejatinya telah disusun untuk persiapan pembangunan PLTS pertama di Indonesia.

Apalagi, kata dia, Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto telah menemui Rosatom dan membahas mengenai pembangunan PLTN dengan menggandeng Rusia.

"Tapi ini sinyal lah, sinyal bahwa kalau memang ini oke, sudah disiapkan dengan matang, dengan IAEA juga kita punya 12 hal yang harus dipenuhi, saat ini juga mesegerakan untuk menyusun NEPIO," sambung dia.

Menurutnya, dengan teknologi Small Modular Reactor (SMR) dengan kapasitas 50 ME hingga 100 MW dapat dengan mudah dikembangkan di Indonesia.

"Jadinya waktunya enggak terlalu lama ya, mudah-mudahan kita bisa menelurkan, menggolkan PLTN sesuai apa yang ada di NZE," kata dia.

Sementara Subkoordinator Penyiapan Perencanaan dan Kebijakan Ketenagalistrikan Nasional Kementerian ESDM, Hasan Maksum menyebut PLTN memang ada dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN karena pembangunan PLTU akan dibatasi namun kebutuhan tenaga listrik tetap bertumbuh.

Dia menjelaskan, PLTU sejatinya merupakan pembangkit baseload. Kemudian potensi EBT yang bisa menjadi pembangkit baseload ini sebenarnya hanya hidro dan geotermal, sedangkan untuk angin maupun bayu itu merupakan pembangkit-pembangkit intermitensi.

"Maka mau tidak mau memang untuk kebutuhan pembangkit baseload itu nuklir merupakan salah satu opsi yang akan digunakan," tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi menargetkan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) bisa terbentuk di tahun ini.

Dikatakan Eniya, nantinya organisasi ini akan menjadi pengawas perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Kita minggu depan akan berkomitmen di IAEA, di Vienna, bahwa kita akan membentuk NEPIO," ujar Eniya dalam Media Gathering di Jakarta, Senin, 9 September.

Eniya menjelaskan, nantinya organisasi ini akan diketuai secara langsung oleh Presiden. Organisasi ini juga akan memiliki kelompok kerja (pokja) yang akan mengidentifikasi perencanaan tapak dan pembangunan PLTN, masalah keamanan, hukum dan sebagainya.

"Ini tugas saya untuk bisa menghadirkan NEPIO secepat ini. InsyaAllah tahun ini kalo kita sudah statement di IAEA lalu akan kita lanjut untuk meekonstruksi NEPIO seperti apa," sambung Eniya.