Apindo Ungkap Pemerintah Harus Konsisten Agar Kebijakan Fiskal Tidak Tambah Beban Daya Beli Masyarakat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jumat 16 Agustus 2024.

Secara garis besar, dalam RAPBN tersebut belanja negara mencapai Rp3.613,1 triliun, dengan struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Untuk menambal defisit belanja, RAPBN 2025 didesain untuk menarik hutang setara dengan 2,53 persen Produk Domestik Bruto (PDB), atau kisaran Rp642,6 triliun.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani menyampaikan struktur RAPBN 2025 cukup menarik dicermati, terutama karena ini adalah tahun pertama transisi ke pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Ajib menjelaskan dari sisi belanja yang membuat angkanya menggelembung, salah satunya karena scaring effect pandemi COVID-19. Karena hutang negara selama 3 tahun pandemi menambah hutang lebih dari Rp2.100 triliun dan jatuh tempo pembayaran bertahap, tahun 2025 ini akan menggerus APBN sebesar Rp800,33 triliun.

Ditambah program populis dari pemerintahan Prabowo-Gibran berupa makan bergizi gratis, membutuhkan alokasi yang cukup signifikan dalam pos pengeluaran ini.

"Kondisi inilah yang diantaranya membuat belanja negara cukup meningkat," jelasnya dalam keterangannya, Minggu, 18 Agustus.

Sementara dari sisi perpajakan yang ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, menurut Ajib hal tersebut juga cukup challenging dan paling tidak ada 3 yang perlu dikritisi secara konstruktif yaitu pertama, isu menaikkan tax ratio yang cukup agresif, yang potensi kontraproduktif dengan kegiatan perekenomian.

"Kedua, isu kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen seperti yang tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang akan menekan daya beli masyakat. Dan ketiga adalah wacana ekstensifikasi cukai, terutama untuk komoditas plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang akan menambah beban dunia usaha, baik sektor korporasi dan juga UMKM," jelasnya.

Selanjutnya di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ajib menyampaikan pemerintah seharusnya lebih fokus dengan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga bisa lebih mendorong efisiensi dan lebih menjalankan good corporate governance (GCG) sehingga kontribusi deviden ke negara lebih maksimal.

Setelah itu, Ajib menyarankan Penyertaan Modal Negara (PMN) harus lebih selektif dan prudent. Berdasarkan data acuan 2023, BUMN menyetor deviden sebesar Rp82,06 triliun dan kemudian ditarik dalam bentuk PMN pada tahun 2024 sebesar sekitar Rp27 triliun, belum menjadi pencapaian yang ideal.

"Karena kontribusi bersih seluruh BUMN ke negara kisaran Rp55 triliun, dibandingkan dengan total seluruh nilai aset BUMN yang mencapai Rp10.000 triliun. Kalau pemerintah bisa menaikkan standar angka return on asset (RoA) BUMN, maka kontribusi terhadap negara bisa ditargetkan naik lebih signifikan," ujarnya.

Selanjutnya, Ajib menjelaskan dari sisi hutang akan selalu menjadi diskusi panjang, tentang kesehatan keuangan negara, ratio maksimal 3 persen dari PDB berjalan, serta pengelolaan hutang yang prudent dan penuh tanggung jawab.

Menurut Ajib hutang negara ini adalah bentuk dari kebijakan defisit fiskal, keniscayaan sebuah negara berkembang yang ingin memacu pertumbuhan ekonominya.

Oleh sebab itu, Ajib menyampaikan pemerintah harus fokus dan konsisten agar kebijakan anggaran bisa mencapai target jangka panjang, paling tidak di 3 hal yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hilirisasi yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dan melibatkan semua stakeholder ekonomi dan juga keberlanjutan infrastuktur yang menopang transformasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan program Astacita presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Terakhir, adalah harapan dari masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat mempunyai harapan besar agar politik anggaran dan kebijakan fiskal tidak menambah beban terhadap daya beli masyarakat yang sedang cenderung turun," tuturnya.

Ajib menyampaikan dari sisi dunia usaha mempunyai beberapa harapan yaitu pertama, agar pemerintah lebih melibatkan private sector dalam menyusun kebijakan teknis, atau sejalan dengan konsep meaningful participation.

Selanjutnya, pemerintah harus menerapkan prinsip belanja yang berkualitas, bukan hanya asal belanja (spending better, bukan better to spending dan pemerintah harus mendorong kebijakan yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan.