Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar setiap kepala daerah dapat menjaga daya beli masyarakat di setiap daerah yang dipimpin oleh mereka.

Jokowi meminta agar daya beli masyarakat dijaga oleh para kepala daerah dengan segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Apalagi, Presiden menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen. Sementara di tingkat provinsi baru mencapai 41 persen.

Hal ini disampaikan Jokowi saat mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada hari ini.

"Tolong dijaga daya beli rakyat, dengan apa? Segera merealisasikan APBD. Secepat-cepatnya merealisasikan APBD. Karena sampai saat ini realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31 persen, kecil sekali," ujar Jokowi saat memberikan arahan yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 13 Agustus.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyayangkan lantaran kondisi uang beredar di tingkat kabupaten secara mayoritas masih sangat rendah.

Menurutnya, dengan peredaran uang rendah mengartikan bahwa daya beli masyarakat lemah.

Eks Wali Kota Surakarta itu turut mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan di kabupaten/kota juga baru mencapai 38 persen, sedangkan di provinsi 49 persen.

"Segera keluarkan, ini masih 31 persen realisasi belanja. Provinsi lebih baik 41 persen, tapi juga masih kecil. Tolong dicek dan didorong lagi agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat. Sehingga, perputaran uang di kabupaten, kota dan provinsi itu semakin baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mengenai inflasi. Menurutnya, selama ini setiap pemerintah daerah (pemda) baik gubernur, bupati dan wali kota dapat menjaga inflasi pada posisi yang sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia bisa menjaga inflasinya dengan baik. "(Inflasi) terakhir di angka 2,13 persen. Sebelumnya 2,58 persen. Sangat bagus sekali," imbuhnya.