Optimistis Ekonomi Digital RI Tembus 600 Miliar Dolar AS di 2030, Airlangga Ungkap Beberapa Syarat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis ekonomi digital Indonesia dapat mencapai 600 miliar dolar AS atau Rp9.733 triliun pada 2030.

Adapun pada tingkat regional, Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna memajukan digitalisasi dan interoperabilitas.

"Dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual adalah 1 triliun dolar AS akan naik menjadi 2 triliun dolar AS. Jadi ekonomi digital Indonesia pada 2030 yang diperkirakan 360 miliar dolar AS, itu akan naik menjadi 600 miliar dolar AS,” ujar Airlangga saat Opening Ceremony Festvial Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) X Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, Kamis, 1 Agustus.

Airlangga menyampaikan untuk mencapai target tersebut terdapat beberapa syarat yang perlu disiapkan yaitu cross-border e-commerce dan digital trade, digital ID, mobilitas talenta digital, e-payment yang sudah dilakukan BI, e-invoicing dan cyber yang aman jadi satu local currency statement yang telah menjadi contoh berbagai negara lain.

Menurut Airlangga, ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dan mampu turut menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Airlangga menyampaikan, hal tersebut tercermin dari beberapa pencapaian Indonesia di tingkat global seperti kenaikan 11 peringkat pada World Digital Competitiveness Ranking dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi peringkat ke-45 pada 2023,

"Peringkat ke-6 untuk start-up secara global, memiliki start-up inovatif terbanyak atau peringkat ke-1 di ASEAN, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang sudah mendunia," jelasnya.

Menurut Airlangga, dukungan dan fondasi yang kokoh sangat diperlukan untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital tetap stabil dan memberikan manfaat maksimal seperti infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul dan adaptif, dukungan penuh bagi start-up dan UMKM, serta regulasi yang adaptif dan melindungi.

"Penguatan fondasi juga harus diikuti dengan peningkatan inklusi keuangan guna mendukung ketercapaian target inklusi keuangan," jelasnya.