Bank Indonesia Paparkan 3 Dampak Pembangunan IKN pada Ekonomi

SAMARINDA - Salah satu urgensi perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Sejalan dengan proses pembangunan IKN yang dimulai pada 2022 lalu, saat ini Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sudah merasakan dampak dari pembangunan itu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto memaparkan sejak 2022 hingga 2024, telah terjadi tiga perubahan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Masing-masing, yakni perubahan struktur ekonomi, peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah dan pembangunan infrastruktur yang masif.

“Perubahan struktur ekonomi Kaltim dapat dilihat dari berkurangnya kontribusi lapangan usaha (LU) pertambangan terhadap PDRB Kaltim, hal itu seiring meningkatnya kontribusi lapangan usaha lainnya, terutama di bidang konstruksi,” jelasnya.

Budi menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada triwulan I 2024, kontribusi LU pertambangan tercatat sebesar 39,57% terhadap PDRB Kaltim. Kontribusi ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama pada 2021, 2022, 2023 yang tercatat masing-masing sebesar 42,86%, 46,40%, dan 50,29%.

Adapun kontribusi LU konstruksi, pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 11,46% terhadap PDRB Kaltim. Kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama pada 2021, 2022, 2023 yang tercatat masing-masing sebesar 9,35%, 8,73%, dan 8,74%.

“Dari sisi pengeluaran, kontribusi komponen selain ekspor juga menguat. Terutama konsumsi pemerintah untuk barang dan jasa pendukung IKN, serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi,” imbuhnya.

Pada triwulan I 2024, kontribusi konsumsi pemerintah tercatat sebesar 3,20% terhadap PDRB Kaltim. Kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama pada 2021, 2022, 2023 yang tercatat masing-masing sebesar 2,60%, 2,38%, dan 2,50%.

Adapun kontribusi PMTB atau investasi pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 34,84% terhadap PDRB Kaltim. Kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2021, 2022, 2023 yang tercatat masing-masing sebesar 31,16%, 29,31%, dan 28,11%.

“Selanjutnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk UMKM mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan mobilisasi masyarakat dan konsumsi pemerintah,” sebutnya.

Hal itu terkonfirmasi dari LU perdagangan Kaltim pada 2023 yang tumbuh sebesar 6,85% (ctc), tertinggi sejak masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020. Adapun konsumsi pemerintah pada 2023 tumbuh sebesar 36,40% (ctc), tertinggi sejak masa pandemi Covid-19.

Terakhir, kata dia, pembangunan IKN juga mendorong penerimaan daerah dan pembangunan infrastruktur yang massif. “Kehadiran IKN meningkatkan penerimaan daerah Kaltim,” lanjutnya.

Berdasarkan data BPKAD Kaltim, pada 2024, pagu pendapatan daerah Kaltim tercatat sebesar Rp 20,0 T, yang terdiri dari PAD (Rp 13,8 T), TKDD (Rp 9,5 T), dan Pendapatan Lainnya (Rp 649 M). Jumlah ini meningkat dibandingkan 2023, dengan pagu pendapatan daerah Kaltim sebesar Rp 14,6 T.

“Selain itu pembangunan infrastruktur juga masif di Kaltim, terutama di daerah IKN dan sekitarnya. Terdapat 4 proyek infrastruktur yang terus berprogres, yakni infrastruktur SDA, jalan dan jembatan, KIPP, serta perumahan,” tutupnya.