JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan agar layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu ditingkatkan sehingga bisa lebih efisien dan kompetitif.
"Peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu didorong dan dioptimalkan," kata Budi dilansir ANTARA, Selasa, 16 Juli.
Menhub menyampaikan, penguatan sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif perlu diwujudkan bersama, sesuai arahan Presiden RI melalui Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
Budi mengatakan, sistem digital menjadi satu terobosan untuk mendukung dalam peningkatan layanan.
Apalagi, lanjutnya, ke depan bakal ada satu portal yang bisa mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan.
"Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa aplikasi di seluruh kementerian dan pemerintah daerah tidak usah terlalu banyak, karena akan membuat masyarakat semakin susah," tutur Menhub.
Budi menuturkan, dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang menghadirkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan.
Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan.
"Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan," jelas Menhub.
Ia mengungkapkan bahwa Inaportnet sudah menjangkau 264 unit pelaksana teknis (UPT) pelabuhan laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), khususnya pada 46 pelabuhan.
"Dengan integrasi dan kolaborasi ini, khususnya pada pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor kepelabuhanan," papar Menhub.
Budi menilai implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) di Indonesia menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023.
Menurutnya, hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.
BACA JUGA:
Selain itu, Budi menuturkan, penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga telah menarik perhatian sejumlah negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia.
Hal ini, lanjut Menhub, terjadi setelah Kemenhub bersama LNSW mempresentasikan sistem tersebut di depan Sidang Facilitation Committe di IMO London.
"Saya berharap kepada semua lini kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dan dinamis dalam menghadapi tantangan global agar kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi," kata Budi.