JAKARTA - Pemerintah kian serius menggarap pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk diadaptasi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya tengah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan berbagai perusahaan asing.
"Kita komunikasi tidak hanya Rusia, komunikasi dengan Jepang, Korea, Amerika ya dibuka saja semua. Nanti pada saatnya dipilih yang terbaik," ujar Dadan yang dikutip Selasa 18 Juni.
Dadan menambahkan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk dapat mendirikan PLTN. Sejauh ini, kata dia, tinggal dua persyaratan yang harus dipenuhi.
"Jadi secara persyaratan yang ada kita udah 16 itu kita tinggal dua kalau gak salah. NEPIO sama go nuklir. Kan pemerintah perlu menyatakan kita go nuklir. Apakah perlu ada Perpres, ini belum. Sama NEPIO. Ini sedang dibahas bolak-balik," beber Dadan.
Sementara dari sisi penerimaan masyarakat, Dadan menyebut penerimaan masyarakat terhadap nuklir telah mencapai 60 persen
"Kalau enggak salah dari sisi penerimaan sudah di atas 60 persen. Itu posisi 4 tahun yang lalu," imbuh Dadan.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan perusahaan JSC Rosatom diwakili First Deputy CEO for Corporate Development and International Business Kiril Komarov di Moskow, Rusia.
Pada pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan diskusi terkait rencana kerja sama pengembangan energi nuklir untuk ketenagalistrikan serta untuk keperluan non-energi seperti kesehatan dan pertanian.
Airlangga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang fokus beberapa hal terkait isu energi bersih sebagai bagian dari transisi energi, dan mengajak Rusia untuk bekerjasama dalam pengembangan energi baru terbarukan yang sedang diupayakan oleh Pemerintah RI.
“Energi nuklir dapat menjadi salah satu opsi bagi ketersediaan listrik bagi masyarakat tanpa harus mengotori lingkungan. Rusia juga diundang untuk bekerjasama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia," jelasnya dalam keterangannya, Rabu, 12 Juni.
Airlangga menyampaikan hal itu sejalan dengan wujud dari komitmen Pemerintah RI dalam rangka mewujudkan proses transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun lalu.