Ramai Seruan All Eyes on Papua di Medsos, Begini Komentar AHY

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait seruan All Eyes on Papua yang ramai di media sosial belakangan ini.

Seruan tersebut ramai lantaran hutan di Papua akan dibabat habis dan dialihfungsikan untuk perkebunan sawit.

AHY menyebut, prinsip untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah keadilan.

Dia menegaskan, masyarakat di Papua sebisa mungkin tidak dinomorduakan.

Hal itu terlihat dari fokus pemerintah yang ingin mengejar ketertinggalan Papua dengan daerah-daerah lainnya.

"Prinsipnya begini, Papua adalah wilayah Indonesia yang mulia dan unik yang harus kami jaga kehormatannya serta kemuliaannya. Tentunya, kami ingin masyarakat Papua juga hidup dengan baik dan sejahtera," kata AHY dalam media gathering di kantornya, Jumat, 7 Juni.

"Diperlakukan adil, tidak dinomorduakan dan justru kami fokus mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Termasuk, misalnya mengejar ketertinggalan dari Jawa," sambungnya.

AHY mengakui memang ada sejumlah kebijakan-kebijakan strategis pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi hingga membuka lapangan kerja.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuat Indonesia menuju ketahanan pangan dan kemandirian energi.

Oleh karena itu, AHY menilai perlunya area-area untuk lahan perkebunan.

Dia menekankan kebijakan ekonomi untuk Papua haruslah tepat sasaran dan melibatkan semua kalangan, termasuk masyarakat setempat hingga suku-suku yang bermukim di wilayah tersebut.

"Nah, yang penting bagi saya adalah bagaimana ini semua ditetapkan dengan melibatkan semua pihak tadi. Termasuk, orang asli Papua yang tinggal di sana, yang jelas dibuat mengerti bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan juga berkontribusi pada ekonomi nasional," tuturnya.

AHY mengaku enggan terlibat lebih jauh mengenai urusan politik.

Dia menegaskan, hal yang penting baginya adalah bahwa kebijakan tersebut harus dapat dilakukan secara bersama-sama.

"Kira-kira begitu. Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar terlalu jauh, termasuk urusan politiknya. Yang jelas kami secara prinsip adalah ingin memberikan hubungan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tapi juga tetap ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman dari masyarakat dimana akan dijadikan lokasi pembangunan tersebut," imbuhnya.