Airlangga Ajak Singapura Jadi Jangkar Perdamaian dan Stabilitas di ASEAN dan Kawasan Indo-Pasifik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong.

Ia berharap, Singapura juga dapat menjadi jangkar dalam perdamaian dan stabilitas di Asean dan kawasan Indo-Pasifik.

Adapun, keinginan tersebut disampaikan Airlangga dalam pertemuan Ministerial Meeting of Indonesia–Singapore Six Bilateral Economic Working Groups (MM 6WG) merupakan agenda tahunan Pertemuan Tingkat Menteri dalam kerangka kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Pertemuan Tingkat Menteri kerja sama ekonomi bilateral 6WG sendiri sudah terlaksana sebanyak 13 kali dimana pertemuan terakhir diadakan di Semarang pada pertengahan Agustus tahun 2023 lalu.

Kerja sama bilateral 6WG bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara yang mencakup peningkatan kerja sama di kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) serta KEK lainnya, peningkatan investasi, peningkatan kerja sama bidang transportasi, kerja sama di bidang tenaga kerja, kerja sama di bidang agribisnis, serta peningkatan kerja sama di bidang pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menjelaskan, dalam sepuluh tahun ke depan Indonesia berkeinginan untuk masuk ke dalam 10 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai hal tersebut, Airlangga menyampaikan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6 persen hingga 7 persen, sehingga Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi.

Menurut Airlangga, pencapaian tersebut juga memerlukan dukungan dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan Singapura.

“Indonesia juga akan terus mengupayakan untuk memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik sebagaimana halnya juga di kawasan ASEAN. Saya yakin bahwa Indonesia bersama Singapura dapat menjadi jangkar,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Jumat, 7 Juni.

Airlangga juga menyampaikan perkembangan terkait aksesi Indonesia untuk menjadi anggota pertama dari ASEAN di Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), maupun upaya Indonesia dalam mengakses keanggotan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Dia menyampaikan, dengan dukungan Singapura, Indonesia dapat menjadi anggota OECD maupun CPTPP dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Adapun terkait sejumlah kemajuan yang telah dihasilkan oleh ke-enam working group kerja sama bilateral Indonesia-Singapura, Airlangga menyampaikan keberadaan investasi Data Center di Nongsa Digital Park, Batam.

“Untuk membedakan dengan industri sejenis, selain menjadi pusat Data Center, Nongsa Digital Park juga dijadikan pusat pelatihan dan pendidikan bagi talenta digital di Batam,” ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung mobilitas investor Singapura ke Indonesia, telah diberikan kemudahan regulasi multiple entry visa bagi tenaga ahli Singapura yang melakukan kunjungan rutin melalui Visa D17 serta skema koordinasi lintas Kementerian/Lembaga terkait dengan pemberitahuan kedatangan kunjungan tenaga ahli ke Kawasan BBK.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga menyinggung mengenai Kendal Industrial Park (KIP) yang sejak diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah membuat nilai KIP meroket dan menciptakan banyak multiplier effect.

Dia menyampaikan, pertumbuhan eksponensial tersebut berkaitan langsung dengan insentif finansial yang diberikan di KEK dalam bentuk fasilitas perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance.

Saat ini terdapat sebanyak 100 pelaku usaha serta nilai investasi sebanyak Rp43,8 triliun di KIP.

“Kami sangat menghargai proses yang berjalan saat ini, karena proses tersebut merupakan perjalanan itu sendiri. Six Bilateral Economic Working Groups juga telah menghasilkan kemajuan yang sangat berarti, dan saya berterima kasih kepada tim kedua negara yang telah bekerja keras untuk mencapai hal itu,” pungkas Airlangga.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan dokumen Joint Report to Leaders, sebagai laporan kedua menteri kepada pemimpin kedua negara mengenai capaian dan perkembangan kerja sama bilateral ekonomi 6WG.