100 Hari jadi Menteri ATR/BPN, Ini Deretan Tugas yang Dikerjakan AHY

JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan capaian kinerjanya menjadi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) selama 100 hari menjabat. Diketahui, dia memiliki program 100 hari kerja yang difokuskan untuk menyelesaikan isu-isu prioritas di kementerian yang dipimpinnya.

AHY pun mengungkapkan apa saja yang telah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Pertama, program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Hingga saat ini, ada sebanyak 113,3 juta bidang tanah sudah berhasil didaftarkan. AHY menyebut sebanyak 2,4 juta bidang tanah berhasil didaftarkan selama 100 hari kepemimpinannya.

"Sampai dengan Februari (2024) 110 juta-an tanah. 100 hari terakhir 2,4 juta bidang tanah yang teregister. Sehingga, hari ini ada 113,3 juta bidang tanah. Mudah-mudahan akhir 2024 (tercapai) 120 juta bidang tanah," kata AHY dalam media gathering di kantornya, Jumat, 7 Juni.

Dia menjelaskan, dari program tersebut terdapat nilai tambah ekonomi mencapai Rp215,8 triliun. AHY merinci, sebanyak Rp1,4 triliun dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp5,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 596,7 miliar dan hak tanggungan (HT) sebesar Rp208,1 triliun.

Selain itu, AHY menyebut penerbitan sertifikat elektronik per hari ini telah mencapai 62.753 sertifikat. Ada tambahan sebanyak 42.951 sertifikat elektronik dalam 100 hari kerjanya.

Untuk mendukung program sertifikat elektronik, pihaknya mendorong kantor pertanahan (kantah) yang mampu mengoperasikan layanan elektronik. Dalam 100 hari kerjanya, AHY berhasil menambahkan 102 kantah yang menyediakan layanan elektronik.

"Tahun ini sebetulnya 104, saya rasa jauh lebih cepat. Untuk itu, target kami sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kami kembangkan. Artinya, ada target yang bisa kami lampaui dalam waktu lebih singkat," ucapnya.

Pada masa 100 hari kinerjanya, AHY berhasil menambah 20 kota/kabupaten lengkap. Menurutnya, program tersebut penting karena terkait kebijakan tata ruang yang diambil oleh pemerintah daerah setempat.

"Dalam 100 hari ada tambahan 20 kota/kabupaten, ada beberapa tambahan. Masih jauh dari target 104? Ini bukan semuanya 0 persen dalam progres, ada yang 75 persen, 80 persen. Sehingga, bulan depan semakin banyak, lebih luas lagi cakupannya untuk deklarasi kota kabupaten lengkap," tuturnya.

Adapun realisasi rencana detail tata ruang (RDTR) hingga Juni 2024, sebanyak 508 dari sebelumnya 433. AHY menyebut, programnya ini masih jauh dari target RDTR sekitar 2.000-an.

"Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ini dibutuhkan oleh mereka yang ingin membangun industri, investasi sudah bisa terbitkan dokumen KKPR. Sampai dengan Februari, ada 1.811. Dari Februari ke Juni ada 587 dokumen KKPR dengan estimasi nilai investasi dokumen Rp58,28 triliun," imbuhnya.