JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja negara mencapai Rp611,9 triliun hingga akhir Maret 2024.
Realisasi ini mencapai 18,4 persen dari pagu, dan tumbuh 18 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan belanja negara hal ini terjadi karena dipengaruhi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024.
“Belanja negara kita cukup tumbuh tinggi, tumbuh 18 persen dari tahun sebelumnya. Ini terutama front loading belanja karena Pemilu yang cukup besar,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN, Jumat, 26 April.
Sri Mulyani menjelaskan realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp427,6 triliun. Realisasi ini meningkat 23,1 persen dari periode sama tahun lalu, dan mencapai 17,3 persen dari pagu anggaran.
Selanjutnya, realisasi BPP terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang realisasinya mencapai Rp222,2 triliun atau tumbuh 33,1 persen dibandingkan dari periode sama tahun lalu, dan mencapai 20,4 persen dari pagu anggaran.
Sri Mulyani menyampaikan penyaluran belanja K/L dipengaruhi bantuan program sembako, penyaluran bantuan sosial, dan dukungan pelaksanaan Pemilu.
Sementara, realisasi belanja non K/L sebesar Rp205,4 triliun atau 14,9 persen dari pagu anggaran. Realisasi ini tumbuh 13,9 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.
Sri Mulyani menyampaikan belanja ini antara lain dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiunan.
Selanjutnya, realisasi belanja negara juga untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang realisasinya mencapai Rp184,3 triliun atau tumbuh 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini mencapai 21,5 persen dari pagu anggaran.
Sri Mulyani menyampaikan, dari sisi penerimaan negara mencapai Rp620,01 triliun.
Realisasi ini mencapai 22,1 persen dari target APBN 2024.
"Ada penurunan 4,1 persen seperti diketahui bahwa 2022-2023 growth dari penerimaan negara itu sangat tinggi. Jadi walaupun kita memahami akan ada koreksi kita tetap hati-hati," ucapnya.
Namun, Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 masih mencetak surplus sebesar Rp8,1 triliun hingga akhir Maret 2024 atau setara 0,04 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Surplus mencatatkan surplus Rp8,1 triliun hingga akhir Maret 2024, ini setara dengan 0,04 persen dari PDB,” ucapnya.
