JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui bahwa bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) yang diberikan pemerintah, tidak mampu untuk menurunkan harga beras yang mahal saat ini di pasaran.
Sekadar informasi, harga beras mencapai rekor tertinggi pada Februari 2024 lalu. Sementara, program bantuan pangan beras ini telah dijalankan pemerintah mulai tahun 2023 lalu, bahkan diperpanjang hingga Juni 2024.
“Kalau ada yang mengatakan bahwa bantuan pangan ini tidak berpengaruh terhadap penurunan harga, benar,” kata Bayu dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin, 4 Maret.
Meski tak efektif menekan harga beras, Bayu mengatakan bantuan pangan beras ini sangat dibutuhkan. Teruma untuk kelompok yang rentan terhadap kenaikan harga pangan.
“Tetapi ada 22 juta keluarga yang tidak lagi mencari beras secara terdesak untuk pergi ke pasar. Mereka ini yang paling sensitif dengan kenaikan harga,” ucapnya.
Dengan adanya bantuan pangan beras ini, sambung Bayu, masyarakat kelompok rentan ini bisa menjalani hari-hari dengan tenang tanpa khawatir dengan kenaikan harga beras.
“Pemberian beras 10kg sebulan ini, informasi yang kami terima mencukupi kira-kira antara 45-50 persen kebutuhan keluarga itu dalam 1 bulan. Sehingg mereka cukup tenang untuk menjalani hari-hari karena mereka telah memiliki beras,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan fungsi negara adalah memberikan bantuan pangan manakala ada kenaikan harga beras. Karenanya, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg per keluarga, per bulan.
BACA JUGA:
Jokowi juga mengaku dapat memahami apabila bantuan beras 10 kg tidak mencukupi untuk kebutuhan per bulan. Namun, dia mengatakan setidaknya bantuan bisa membantu masyarakat.
“Ya kalau ditanya cukup nggak, pasti nggak cukup. Saya sudah tahu jawabannya seperti itu. Tapi tetap kan ini membantu kan,” ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berjanji apabila APBN mencukupi maka bantuan akan terus disalurkan setelah Juni.
“Nanti kita lihat di APBN kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira, masih punya duit, bisa ditambah,” imbuh Jokowi.
