RI Perlu Tingkatkan Rantai Nilai Global Sebelum Gabung OECD

JAKARTA - Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus memandang perlunya Indonesia untuk meningkatkan rantai nilai global (global value chain) sebelum nantinya resmi bergabung sebagai anggota OECD.

"Selain mempersiapkan peta jalan yang nanti akan disusun pemerintah, hal-hal fundamental yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kita meningkatkan peran dalam global value chain," kata Heri dikutip dari ANTARA, Kamis, 29 Februari.

Hal-hal yang terkait dengan biaya logistik dan biaya transportasi, khususnya untuk kegiatan produksi, harus lebih dibuat efisien. Kemudian, lanjut Heri, kemajuan teknologi dan informasi juga perlu lebih didorong dalam setiap mata rantai industri serta diperlukan kebijakan-kebijakan perdagangan yang lebih terbuka.

Selain itu, hambatan-hambatan keterlibatan industri dalam jaringan produksi global juga harus dieliminasi agar tidak boleh terjadi lagi ketika Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Hambatan yang harus diatasi tersebut mulai dari pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi dan logistik hingga tingkat suku bunga yang tinggi sehingga menyebabkan ketidakmampuan industri, terutama kecil dan menengah, dalam mengakses pembiayaan.

Pada saat Indonesia bergabung dalam OECD, diharapkan negara-negara anggota, terutama negara maju, mau berinvestasi pada pengembangan teknologi yang lebih banyak di Indonesia. Apalagi, kata Heri, mengingat tujuan awal OECD yaitu kerja sama untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

Indonesia juga diharapkan bisa memperkecil ketimpangan PDB per kapita di antara negara-negara anggota OECD lainnya.

Heri mengatakan, beberapa cara yang dapat mengakselerasi PDB per kapita Indonesia seperti mendorong industri untuk berkontribusi lebih banyak dalam rantai pasok global, mengubah struktur ekspor, hingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Indonesia telah disetujui untuk lanjut ke tahap aksesi keanggotaan OECD pada 20 Februari 2024. Sebelumnya pemerintah Indonesia mengajukan keinginan untuk menjadi anggota OECD sejak bulan Juli 2023.

Proses aksesi OECD merupakan proses di mana 38 negara anggota meninjau secara mendalam calon negara kandidat dari berbagai aspek sebelum dapat diterima sebagai anggota resmi OECD.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, proses aksesi yang sudah dimulai saat ini diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga tahun. Sedangkan proses aksesi berbagai negara agar dapat menjadi anggota resmi OECD rata-rata membutuhkan waktu lima sampai tujuh tahun.