Ekonom DBS: Pemerintahan Baru Harus Perluas Dorongan Investasi dan Industri Manufaktur

JAKARTA - Ekonom senior Bank DBS Radhika Rao mengatakan salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintahan baru pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah memperluas dorongan investasi dan manufaktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia.

"Ada tiga faktor yang m emerlukan perhatian pemerintah yang akan datang. Pertama, memperluas dorongan investasi dan manufaktur di luar sumber daya alam," kata Radhika, di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 15 Februari.

Sedangkan dua faktor berikutnya yang juga membutuhkan perhatian pemerintahan baru adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan terhadap produk domestik bruto (PDB).

Calon presiden dan wakil presiden baru RI akan dilantik pada Oktober 2024. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pada 14 Februari 2024, dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Radhika menuturkan investasi dalam dan luar negeri telah meningkat ke rekor tertinggi pada 2023, dipimpin oleh industri pertambangan, logam dasar, dan pengolahan, diikuti oleh industri kimia dan real estat dalam jumlah yang lebih kecil.

Pada saat yang sama, pemerintah juga diharuskan untuk menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama karena jejak Tiongkok dalam perdagangan dan penanaman modal asing dengan Indonesia telah meningkat tajam dalam lima tahun terakhir.

China menjadi negara penyumbang investasi asing terbesar ke sektor kelautan dan perikanan di Indonesia pada tiga kuartal pertama 2023, berkontribusi seperempat lebih dari total investasi asing yang masuk di sektor tersebut sebesar Rp1,4 triliun.

Selanjutnya, Radhika mengatakan tingkat demografi Indonesia yang baik dalam hal jumlah penduduk usia kerja yang tinggi, yakni 65-68 persen dari total penduduk dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030, kemungkinan akan menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama bagi pemerintahan baru.

Menurut survei pada kuartal ketiga 2023, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran adalah masalah paling mendesak kedua di antara masyarakat.

Sektor pertanian, yang merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dengan pangsa 28 persen, dan menyumbang dua pertiga angkatan kerja di sektor informal, perlu melakukan perubahan di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan standar hidup dan produk domestik bruto (PDB) per kapita secara keseluruhan. Sektor manufaktur semakin melemah dan menyerap 13-14 persen angkatan kerja.

Dalam jangka pendek, untuk mengurangi tekanan terhadap daya beli rumah tangga rentan, pemerintah telah memberikan beberapa langkah peningkatan kesejahteraan termasuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalokasikan Rp496 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp109 triliun untuk meningkatkan ketersediaan pangan, menstabilkan harga, dan memperkuat cadangan pangan nasional.

Lebih lanjut, ia menuturkan peningkatan signifikan dalam rasio pendapatan terhadap PDB, dari 9-10 persen PDB saat ini, akan memberikan ruang untuk mengakomodasi pengeluaran yang lebih produktif dan mengatasi salah satu hambatan utama dalam peningkatan peringkat perekonomian lebih lanjut.

Pemerintah daripada menaikkan tarif pajak, ia menyarankan untuk memperbaiki administrasi perpajakan dan meningkatkan basis untuk memperluas pungutan secara keseluruhan.

Rezeki nomplok dari harga komoditas pada 2022-2023 membantu meningkatkan penerimaan pajak langsung dan tidak langsung seperti royalti dan bea masuk, dan membantu mengonsolidasi keuangan publik jauh lebih cepat dari yang dianggarkan. Namun, hal itu diperkirakan akan melambat seiring dengan melemahnya siklus harga komoditas secara keseluruhan.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pemilu 2024 menjadi tantangan untuk mencapai target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun (101,3 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.

Secara rinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2023 itu tumbuh 17,5 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan capaian tahun 2022 yang mencapai Rp1.207,2 triliun.