JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) dimandatkan untuk mengerjakan proyek konstruksi rancang dan bangun budi daya udang terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun proyek tersebut merupakan pengembangan dari program shrimp estate atau skema budi daya udang berskala besar di Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2024 ini.
"Kami akan mengerjakan jaringan pipa, kolam budi daya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta fasilitas kawasan dan pengadaan peralatan pendukung, dengan waktu pengerjaan selama 1.095 hari kalender," ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo dikutip dari laman resmi Hutama Karya, Kamis, 1 Februari.
Proyek senilai Rp7,11 triliun yang akan dibangun di atas lahan seluas 2.085 hektare (ha) ini digarap melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Hutama Karya dan PT Minarta Dutahutama (KSO Adhi-HK-Minarta).
"Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi udang melalui budi daya yang terintegrasi dalam satu kawasan pengelolaan sekaligus menegaskan komitmen Hutama Karya untuk berkontribusi dalam mendukung pengembangan praktik akuakultur secara berkelanjutan," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk mengembangkan program shrimp estate atau skema budi daya udang berskala besar di Indonesia pada 2024 ini.
Adapun KKP berencana untuk mengembangkan shrimp estate di kawasan Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).
BACA JUGA:
Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan, KKP akan menggunakan lahan pemerintah daerah (pemda) setempat yang tidak produktif.
"Betul (shrimp estate dikembangkan) di Waingapu, Sumba Timur, NTT. Memanfaatkan lahan tidak produktif di sana," tutur Wahyu kepada VOI, Kamis, 25 Januari.
Wahyu menyebut, KKP akan mulai mengembangkan pengerjaan shrimp estate tersebut pada Oktober mendatang.
"Nilai proyek sekitar Rp7 triliun. Diharapkan sebelum Oktober 2024 sudah bisa dimulai proses pengerjaannya," ucapnya.