Realisasi BPBL di Banjarnegara Capai 100 Persen

JAKARTA - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menuntaskan realisasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang tersebar di 19 kecamatan.

Asal tahu saja, BPBL adalah salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi sekaligus menjalankan peran negara untuk hadir di tengah masyarakat sehingga dapat menikmati akses listrik.

"Target 1.074 sambungan listrik di Banjarnegara telah menyala seluruhnya 100 persen," ujar Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan, Ditjen Gatrik Kementerian ESDM Hanat Hamidi pada Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Banjarnegara, Rabu, 6 Desember.

Program BPBL, sebutnya, akan menambah jumlah pelanggan PT. PLN (Persero) dan diharapkan akan mengurangi susut jaringan akibat dari penarikan sambungan ilegal dari tetangga yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Sambungan listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan ketenagalistrikan tentu sangat berbahaya. Karena listrik selain bermanfaat namun juga berbahaya," jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto juga menyinggung bahwa keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi listrik di rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena potensi bahaya yang timbul akan memberikan kerugian yang besar.

"Di Banjarnegara kita masih sering melihat rumah tidak dilistriki secara mandiri, masih menyambung ke tetangga atau saudara. Ini jelas-jelas tidak laik operasi dan berbahaya bagi keselamatan warga," tuturnya.

Ia berharap, dengan program BPBL ini akan mengurangi penarikan sambungan listrik liar dan ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja seluruh pihak terkait dalam mewujudkan BPBL, baik pemerintah pusat dan daerah, serta Forum Koordimasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) setempat sehingga Program BPBL berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat secara cuma-cuma.

"Kami pastikan ke semua penerima manfaat bahwa program ini tidak menarik sepeserpun biaya. Kalau masyarakat menemui ada oknum yang memungut biaya, laporkan ke kami. Insya Allah kami bantu," ungkap Rofik.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Riatmojo Ponco Nugroho lebih menekankan pada potensi terbukanya peluang usaha yang muncul karena program BPBL.

"Program ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik terlebih listrik sudah menjadi kebutuhan pokok, bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk penerangan tapi juga kegiatan produktif dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Banjarnegara,” kata Ponco.

Senada, Staf Ahli Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Chairuddin berharap Program BPBL dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, mandat dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan termasuk dalam hal menyiapkan ketersediaan dan kecukupan energi bagi keluarga tidak mampu.

“Semoga dengan program BPBL, angka kemiskinan ekstrem turun dan PLN dapat terus memberikan kemudahan layanan,” ujar Chairuddin.

Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat.

Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga.

Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan, pengujian instalasi, penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO), serta penyambungan ke PLN dan token listrik perdana.