KPUPR Serahkan BMN Rp15,41 Triliun, Menteri Basuki: Ini Merupakan Bentuk Akuntabilitas

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melaksanakan serah terima barang milik negara (BMN) dengan total nilai perolehan sebesar Rp15,41 triliun pada tahun ini.

BMN tersebut terdiri dari BMN yang akan dialihstatuskan kepada kementerian/lembaga senilai Rp1,54 triliun dan yang untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah/yayasan senilai Rp13,87 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, serah terima barang milik negara (BMN) merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan.

"Penyerahan BMN ini atas panduan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Kami laporkan kembali kepada masyarakat, yang tidak hanya dalam bentuk infrastruktur ekonomi yang besar seperti bendungan dan jalan tol, tapi juga infrastruktur kerakyatan," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis, 30 November.

Basuki mengatakan, terdapat sejumlah BMN yang dilakukan serah terima, seperti infrastruktur air minum, rumah susun (rusun) baik di pemerintah daerah (pemda) maupun lembaga pendidikan negeri dan pesantren, serta ada dari non-Muslim juga seperti krematorium.

Kemudian, terdapat jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR hampir 600 jembatan gantung, yang mana salah satunya yakni Jembatan Gantung Baleraja, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan sudah diresmikan.

"Ini semua kami serahkan kembali kepada pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan," ujar Basuki.

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BMN yang diserahterimakan Kementerian PUPR pada Rabu, 29 November, termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika.

Dia menambahkan, itu termasuk di dalamnya infrastruktur konektivitas, sumber daya air, serta permukiman dan perumahan yang merupakan sebuah upaya pemerintah untuk menciptakan nilai ekonomi dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia.

BMN lain yang juga sangat penting bagi kegiatan ekonomi, seperti bangunan pasar yang direnovasi, kemudian kawasan cagar budaya Keraton Mangkunegaran yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Mangkunegaran Surakarta.

"Ini merupakan dukungan dari pemerintah pusat untuk terus bisa meningkatkan dan melestarikan budaya Indonesia," ucap Sri Mulyani.

Selanjutnya, ada juga BMN rusun yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat diserahkan kepada pemda, yayasan, ponpes, maupun universitas.

Ada pula BMN-BMN lainnya yang merupakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan dan perbaikan kawasan kumuh, pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang secara transparan menyampaikan kepada publik berbagai anggaran pembangunan yang sudah dibelanjakan.

Hingga saat ini, pemerintah sudah memiliki aset dengan total nilai valuasi Rp6.660 triliun barang milik negara, yang dibangun dengan berbagai pendanaan. Mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bahkan juga melalui penerbitan surat berharga negara atau surat utang negara.