Jelang Nataru, Badan Pangan Nasional Minta Pemda Perkuat Stok Pangan di Pasar

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meminta pemerintah daerah terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah, untuk lakukan penguatan stok pangan di pasar-pasar jelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

“Mumpung kita masih ada waktu menjelang Nataru tahun ini, tolong dipastikan distribusi stok pangan dapat selesai tepat waktu,” katanya dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Jakarta, Rabu, 29 November.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, untuk pangan yang memiliki umur simpan panjang tidak akan menjadi masalah jika distok banyak. Namun, kata Arief, yang perlu diperhatikan adalah bahan pangan yang masa simpannya tidak lama.

“Kalau stoknya punya masa simpan lama yang panjang tidak ada masalah, terus di stok saja. Tapi kalau misalnya cabai yang tidak tahan lama, itu perlu diperhatikan,” ujarnya.

Menurut Arief, kalau pemerintah daerah bisa mengamankan stok pangan dari Pasar Jaya plus Tanah Tinggi, Cibitung dan Johar maka akan aman. Pasalnya, pulau Jawa menjadi representasi keamanan pangan secara nasional.

“Itu kita bisa aman. Ini penting karena jika stok di pulau Jawa aman, secara nasional juga bisa aman. Tentunya ini sebagai upaya kita mengendalikan inflasi dan harga pangan bagi masyarakat,” jelasnya.

Sekadar informasi, inflasi nasional di Oktober tercatat 2,56 persen secara tahunan dan mengalami kenaikan dibandingkan September yang berada ada di 2,28 persen.

Sementara inflasi untuk Provinsi DKI Jakarta secara tahunan mencapai angka 2,08 persen, namun di bawah rata-rata inflasi nasional.

Begitu pula inflasi untuk Provinsi Banten yang masih di bawah rata-rata inflasi nasional, yakni di angka 2,35 persen.

Sementara inflasi Provinsi Jawa Barat berada di angka 2,58 persen.

Dari ketiga provinsi tersebut, penyumbang inflasi terbesar adalah beras.

“Kita perlu dorong dan dukung produksi beras dalam negeri. Ini karena kalau areal tanam di bawah 1 juta hektare, kita bisa alami defisit. Kebutuhan konsumsi beras nasional tiap bulan perlu sekitar 2,5 juta ton. Untuk itu, mari kita hand in hand dukung Kementerian teknis wujudkan itu,” tuturnya.

Menurut Arief, di Jakarta memang lebih banyak untuk menahan dan menjaga inflasi, namun di daerah lain, perlu juga untuk menjaga harga di tingkat petani, terutama beras.

“Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) saat ini merupakan yang tertinggi, tapi sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, di hilir juga harus dikendalikan harga di masyarakat,” katanya.