Sisa 1,5 Bulan, KPUPR Sebut Realisasi Pagu Anggaran 2023 Baru 63,8 Persen

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa realisasi pagu tahun anggaran (TA) 2023 telah mencapai 63,8 persen hingga 17 November 2023.

Kementerian PUPR sebelumnya mendapatkan pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp125,2 triliun. Lalu, ada tambahan sebesar Rp39,1 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp164,39 triliun.

"Realisasi keuangan menjadi Rp109,3 triliun atau 63,8 persen dengan progres fisik 67,8 persen. Jadi, status terakhir pada 17 November kemarin adalah Rp109,3 triliun atau 63,8 persen," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Raker bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 20 November.

Basuki mengatakan, penambahan anggaran sebesar Rp39,1 triliun itu digunakan untuk program penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN).

sebesar Rp2,08 triliun, percepatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), dan untuk BA BUN sebesar Rp25,86 triliun.

Untuk program SBSN sendiri meliputi pembangunan daerah irigasi (DI) Slinga di Purbalingga, peningkatan DI air Manjunto, serta pembangunan dan preservasi jalan & jembatan.

Berikutnya, percepatan PHLN yang digunakan untuk rehabilitasi daerah-daerah irigasi besar, lalu proyek 5 destinasi wisata, serta penambahan program Kotaku dan FLPP.

Adapun program BA BUN yang digunakan untuk pembangunan IKN, penanganan bencana alam di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, serta penataan Asean Summit TA 2023.

Kemudian, untuk renovasi sarana prasarana olah raga, dukungan KIT Batang, percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, dukungan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), serta pengadaan tanah oleh LMAN.

"Jadi, realisasi anggaran per 17 November 2023 ini lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 52,2 persen dengan progres fisik sebesar 60 persen," ujarnya.