Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah terus berusaha untuk menghadapi kondisi global yang masih penuh tantangan dan prediksi El Nino yang masih harus terus diwaspadai hingga periode Februari 2024, Salah satu dengan melakukan penambaha bantuan pangan dan penanganan stunting.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan terus melakukan berbagai antisipasi terhadap dampak dari ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik. Selain menjaga stabilitas harga di pasaran, serta akan menjaga konsumsi Masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi terbesar dalam PDB.

Dalam Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 6 November. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.

Airlangga menyampaikan salah satu tantangan berasal dari terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog. “Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 persen, dan kita masih ada di bulan Desember,” ujarnya dalam keterangannya tertulis Selasa, 7 November.

Airlangga menyampaikan dalam rapat internal tersebut, terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya sejumlah Rp19,1 triliun.

Selain itu, perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan Pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.

“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450 per kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Adapun terkait bantuan pangan di tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menyetujui bahwa bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting akan diberikan selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari hingga Juni 2024.

Airlangga menyampaikan bantuan beras akan diberikan yakni sebanyak 10kg kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sedangkan untuk bantuan stunting, akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan.