50 Wilayah Kerja Migas Diputus Kontraknya, Ini Lokasinya
Ilustrasi kilang (Foto: antara)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat 50 Wilayah Kerja Minyak dan gas (migas) yang kontraknya diputus.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji membeberkan sejumlah nama kontraktor yang WKnya dikembalikan kepada negara untuk dilelang kembali. Tutuka menyebut 50 WK tersebut tersebar dari Sumatera hingga Papua.

"Nomor satu misalkan Andaman III yang dikelola oleh Repsol. Dulunya (dikelola Repsol), sekarang dikembalikan. Itu salah satu hal yang cepat, diupayakan cepat untuk bisa didalami," ujar Tutuka yang dikutip Rabu, 18 Oktober.

Sebelumnya diberitakan jika Repsol memutuskan untuk mundur dari Blok Andaman III. Stakeholders Relations Manager Repsol Indonesia Amir Faisal Jindan mengungkapkan alasan minggatnya Repsol adalah dikarenakan hasil pengeboran Sumur Rencong-1X tidak memuaskan.

Selain Andaman III, Tutuka juga menyebut WK di wilayah Timur Indonesia seperti Blok West Puku, Blok West Timor dan West Papua 4.

"Kemudian ada juga yang daerah di timur ya, ada yang West Puku misalkan, atau West Timur, atau West Papua 4," lanjut Tutuka.

Tutuka merinc, dari 50 WK terebut 11 WK di antaranya merupakan WK migas non konvensional seperti shale oil maupun Coal Bed Methane (CBM). Selain itu terdapat juga WK non konventional dari PT Asam-Asam Metangas.

"Tapi juga ada beberapa WK Non-Conventional, misalkan dari Green Energy ada beberapa lapangan. Kemudian ada ConocoPhilips, Kalimantan Exploration ya. Ada WK-nya yang namanya Kuala Kurun dan lain-lain," beber dia.

Tutuka menyebut, dengan adanya lelang kembali pada 50 WK tersebut dirinya berharap dapat menambah produksi migas nasional.

"Memang ada hal yang bisa prospektifnya seperti yang di Andaman 3 itu, jadi geologis mengevaluasi itu berdasarkan background-nya, berdasarkan pengalamannya," imbuh Tutuka.

Kementerian ESDM berencana akan melakukan lelang terhadap 10 WK tahun ini dan berencana melelang 3 WK di akhir tahun 2023 sementara sisanya akan diumumkan tahun 2024.

"Kita sudah menargetkan ada 10 WK dan kita masih akan tawarkan lagi 3 lagi di akhir tahun ini. Dari awal tahun depan kita akan sampaikan. Tapi kalau untuk yang joint study, itu sudah bisa dimulai atau bisa dilakukan," pungkas Tutuka.