Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Jepang terkait pelaksanaan World Water Forum (WWF), pada Kamis, 12 Oktober.

Perwakilan dari Jepang sendiri dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang Atsushi Nakagomef.

Menteri Basuki mengatakan, dukungan Jepang dalam pelaksanaan World Water Forum ke-10 akan sangat berarti, terutama dalam menyuarakan semangat kerja sama internasional lewat Bandung Spirit.

Dia menyebut, salah satu contoh nyata dari implementasi Bandung Spirit adalah kembali berlanjutnya kerja sama Indonesia-Jepang dalam pengembangan teknologi Sabo untuk mengantisipasi aliran debris dan pengendalian sedimen dalam suatu bentang alam, khususnya sungai pada gunung.

"Jadi, Bandung Spirit kami ambil untuk meningkatkan kolaborasi water management yang saat ini dikenal water justice," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat, 13 Oktober.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang Atsushi Nakagomef mengatakan, seluruh delegasi dari MLIT ikut berpartisipasi penuh dalam semua proses di 2nd Stakeholder Consultation Meeting (SCM) World Water Forum ke-10 di Bali.

"Kami juga dengar akan ada proses politik di World Water Forum ke-10 nanti di 2024 yang melibatkan para pimpinan negara dan menteri. Kami secara teknis akan mempertimbangkan kehadiran sejumlah pejabat tinggi dari Jepang pada World Water Forum ke-10 pada Mei 2024," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator High-Level Experts and Leaders Panel on Water and Disaster (HELP) Kenzo Hiroki mengundang Menteri Basuki untuk dapat hadir pada World Lake Conference di Hungaria pada November 2023.

"Kami mengundang anda untuk hadir membahas ide World Lake Day," tuturnya.

Merespons hal tersebut, Menteri Basuki menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung penuh usulan World Lake Day untuk menjadi salah satu resolusi PBB.

"Karena Indonesia juga mempunyai banyak danau dan ada belasan danau yang menjadi prioritas kami untuk direvitalisasi," imbuhnya.