KKP Siapkan Perangkat Teknologi Digital Wujudkan Pengelolaan Ruang Laut Berkelanjutan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan perangkat berbasis teknologi digital sebagai instrumen pengelolaan ruang laut yang kuat dan handal, yaitu Ocean Big Data dan Ocean Accounting.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, kedua perangkat tersebut mampu memantau serta mengukur kualitas dan integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan.

"Ocean Big Data dikembangkan melalui perangkat berbasis teknologi yang ditempatkan di daerah pesisir, laut, dan udara. Teknologi ini seperti radar, sensor pengukur kualitas air laut, drone bawah air (AUV), drone udara, dan satelit nano untuk memetakan aktivitas laut, serta kondisi dan habitat laut," kata Victor dikutip dari laman resmi KKP, Rabu, 11 Oktober.

Sementara, Ocean Accounting merupakan sistem pengelolaan data spasial dan non-spasial yang terintegrasi. Melalui perangkat tersebut, diharapkan dapat memperoleh informasi kondisi kelautan Indonesia serta dinamika perubahan neracanya yang bermanfaat dalam perkembangan industri kelautan dan perikanan.

Victor mengatakan, pihaknya akan menggandeng Starlink yang dapat membantu kapal-kapal penangkapan ikan untuk mengirimkan data tangkapan secara daring (online) melalui aplikasi e-PIT. Selain itu, sebanyak 20 satelit nano direncanakan akan diluncurkan dan dioperasikan pada Januari 2024 mendatang.

Berdasarkan teknologi serta bantuan artificial intelligence (AI), Ocean Big Data akan menghasilkan data kondisi pesisir dan laut yang dimutakhirkan secara berkala.

Lebih jauh, hal ini dapat digunakan sebagai decision support system, khususnya untuk membantu mengelola dan memantau sumber daya, ekosistem pesisir, serta laut secara kontinyu. Bahkan, sangat membantu dalam penentuan lokasi budi daya ikan/daerah penangkapan ikan, termasuk perluasan area konservasi laut.

"Ocean Accounting memberi kemudahan untuk mengukur setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pencemaran dan kerusakan, serta membantu memetakan upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi laut Indonesia. Ocean Accounting juga dapat memprediksi dampak dari setiap perizinan pemanfaatan ruang laut terhadap kondisi kualitas dan fungsi ekologi laut dalam jangka menengah maupun jangka panjang," ucapnya.

Victor berharap, pemerintah daerah, instansi sektoral, industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan Ocean Big Data dan Ocean Accounting untuk kepentingan pemanfaatan ruang laut.

Dengan demikian, implementasi kebijakan Ekonomi Biru akan terus mampu menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.