JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyayangkan, permintaan tambahan anggaran untuk penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) tak direstui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Kementerian Investasi/BKPM diketahui memperoleh pagu anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Kemudian pada Juni kemarin, dia meminta tambahan anggaran Rp875 miliar, salah satunya untuk penyempurnaan sistem tersebut.
"Kemarin kami ajukan anggaran tambahan Rp800 miliar, yang mana itu untuk membangun OSS dan karena tidak ada anggaran tambahan, maka OSS tidak akan bisa kami sempurnakan seperti yang diinginkan," kata Menteri Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, pada Senin, 4 September.
Bahlil pun mengumpamakan sistem OSS tersebut layaknya mobil Avanza dan Mercy.
Menurut dia, kini OSS seolah seperti Avanza yang masih penuh keterbatasan, sehingga belum bisa disempurnakan menjadi seperti Mercy yang disebut-sebut punya teknologi lebih canggih.
"Kalau mobil Avanza jangan disuruh untuk lari (kecepatan) 160 km/jam nanti terbalik di jalan tol, atau jangan disuruh untuk memuat orang hidup nyaman di dalam mobil Avanza. Nah, kalau kami mau pakai mobil bagus, Mercy, syarat bisa lari 160 km, pasti licin dan stabilizernya pasti jalannya bagus," ujarnya.
Oleh karena itu, Bahlil berharap, agar DPR bersedia untuk memahami kondisi tersebut saat ini.
Jangan sampai nantinya dia dituduh tidak memperjuangkan harapan rakyat yang diwakilkan oleh DPR karena tak bisa menyempurnakan sistem tersebut.
"Tanyakan itu pada Kementerian Keuangan, kenapa itu tidak bisa terjadi," tegasnya.
"Saya tidak ingin menjadi menteri yang cengeng hanya karena persoalan ini, tetapi ini adalah persoalan daripada tuntutan rakyat," ungkap Bahlil.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Pepsi Bangun Pabrik Makanan Ringan Pertama Senilai Rp3,04 Triliun di Cikarang
30 Agustus 2023, 21:30
Selain itu, Bahlil turut menyampaikan prestasinya. Kementerian di bawah naungannya kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya di 2022. Adapun WTP ini merupakan yang ke-15 kali diraih oleh kementeriannya.
"Bukan karena kerjanya staf saya bagus (mencapai WTP), bukan, tetapi karena memang uangnya (anggarannya) kecil," pungkasnya.
