Bagikan:

JAKARTA - Tarif tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipastikan tidak akan mendapat subdisi dari pemerintah. Karena, tidak ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk subsidi tiket transportasi massal pertama di Indonesia tersebut.

Hal ini diungkap oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi, saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 September.

Dwiyana bilang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengatakan tidak ada alokasi subsidi yang disiapkan Kementerian Perhubungan untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung.

“Nggak, nggak (disubsidi). Pak Menhub udah bilang tidak ada alokasinya,” ujarnya.

Namun sayangnya, Dwiyana enggan mengungkap lebih detail apa pertimbangan Kementerian Perhubungan tidak memberikan subsidi pada tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Ketika ditanya lebih dalam, apakah pertimbangannya karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung bukan kereta ekonomi, Dwiyana juga enggan menjawab.

“Tanya Kemenhub dong kan regulator. Kami dari awal ikutin regulasi pemerintah,” ujarnya.

Sekadar informasi, tarif tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung yang tidak mendapat subsidi sebelumnya juga sudah diungkap oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

“Enggak ada. Sementara ini belum, jadi kan kalau LRT memang ada Perpresnya, kalau KCJB so far belum ada. Tapi kita lagi diskusi dengan Kemenhub bagaimana nanti skemanya. Jadi belum,” tuturnya di Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus.

Tiko sapaan akrab Kartika mengatakan penentuan tarif KCJB menjadi wewenang Kementerian Perhubungan. Terkait harga tiket, kata dia, saat ini masih dalam proses diskusi dan belum ada keputusan final.

Lebih lanjut, Tiko mengatakan fokus utama saat ini mempersiapkan KCJB untuk dapat memulai proses uji coba pada September. Kata dia, berbagai perbaikan dilakukan di lokasi termasuk Stasiun Halim yang sudah 97 persen. Begitu juga dengan Stasiun Hub Padalarang.

“Padalarang juga progres. Jadi kita on track. September kita uji coba. Kita belum tahu tanggalnya. Itu nanti tergantung Kementerian Perhubungan, bagaimana kita bisa. Nanti full operation harusnya di-share. Tapi kita uji coba dulu September,” jelasnya.