Bagikan:

JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mengamankan 1,3 juta ton beras hasil impor.

"Ini sudah datang, untuk stok kita ini sudah 1,3 juta ton dari 2 juta ton, itu sudah kita kuasai," ujar Budi Waseso kepada media usai Sidang Tahunan DPR MPR di Senayan, Rabu 16 Agustus.

Pria yang akrab disapa Buwas ini menyebut, sisa beras impor sebesar 700 ribu ton nanti akan didatangkan secara bertahap. Sementara 400 ton , kata dia sudah dalam perjalanan ke Indonesia.

"Tinggal masuk 700 (ribu ton) lebih, sudah di kita, sisanya 400-an terus bertahap," imbuh Buwas.

Budi juga memastikan tidak akan menambah kuota impor beras lebih dari yang sudah ditentukan sebelumnya yakni sebesar 2 juta ton di tahun 2023. Untuk itu pihaknya juga terus menjaga produksi beras dalam negeri yang berasal dari petani lokal.

Kegiatan impor beras yang dilakukan saat ini, lanjut Buwas, akan menyesuaikan dengan kebutuhan beras dalam negeri.

"Jangan sampai kita nggak butuh impor tapi kita harus impor, tapi kalau kita butuh impor ya kita impor, jadi sesuai dengan kebutuhan," ujar Buwas.

Terkait Indonesia yang tengah menghadapi musim kering akibat El nino, Buwas memastikan stok beras dalam negeri mencukupi di tahun 2023.

"Itu prediksi atau kemungkinan untuk kita, kalau kita memang membutuhkan itu maka itu yang akan kita lakukan. Tapi kan sementara ini kita dari kuota dari 2 juta itu masih cukup," tandas Buwas.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan langkah strategis untuk mengamankan stok pangan nasional di paruh kedua 2023.

Menurut dia, strategi tersebut ditempuh seiring dengan potensi tekanan akibat terjadinya El Nino hingga penghujung tahun nanti.

“Kami akan melakukan mitigasi, seperti kemarin sudah rapat di sektor pangan dengan menghendaki (memutuskan) agar stok beras menjelang akhir tahun bisa di atas 2,2 juta ton. Ini yang kemarin rapat terbatas dengan Bapak Presiden,” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin, 7 Agustus.

Airlangga menerangkan, keputusan pertemuan penting itu memberikan arahan dan wewenang kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk bisa mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam menjaga pangan nasional.