Bagikan:

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai keputusan pemerintah India untuk menghentikan ekspor beras. Menurut dia, memang seharusnya Indonesia tidak bergantung pada impor.

Lebih lanjut, Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan menilai bahwa Indonesia sudah sebarusnya bisa swasemda pangan.

“Makanya kita harus swasembada pangan. Walaupun saya Menteri Perdagangan, saya tidak suka adanya impor terus,” katanya saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat, 28 Juli.

Seperti diketahui, Pemerintah India mengeluarkan kebijakan larangan ekspor beras non-Basmati. Kebijakan ini berlaku mulai 20 Juli lalu sebagai upaya menangkal lonjakan harga beras domestik India. Sementara, India merupakan salah satu negara eksportir beras untuk Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan tersebut secara signifikan tidak akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional.

Lebih lanjut, Arief mengatakan pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

“Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimistis beras aman,” katanya, ditulis Selasa, 25 Juli.

Sesuai arahan Presiden pada Ratas Kabinet Selasa 18 Juli, kata Arief, Badan Pangan telah mempersiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang pemenuhannya diprioritaskan bersumber dari dalam negeri.

Penugasan pengadaan CBP sebanyak dua juta ton yang dilakukan melalui importasi Perum Bulog bersumber dari beberapa negara, tidak termasuk India. Bahkan, menurut Arief, justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia.

“Trade balance India itu dengan Indonesia kalahnya besar, sehingga teman-teman dari India ini mengharapkan kita itu Importasinya salah satunya dari India, jadi memang mereka sendiri yang meminta pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan atau trade balance karena ekspor CPO kita jauh lebih besar,” ungkapnya.