Modal Asing Keluar dari Pasar Keuangan Indonesia, Rupiah Melemah

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing keluar bersih sebesar Rp1,85 triliun dari pasar keuangan domestik selama satu pekan ini, tepatnya pada periode 3-6 Juli 2023.

"Berdasarkan data transaksi 3-6 Juli 2023, non residen di pasar keuangan domestik jual neto Rp1,85 triliun," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 8 Juli.

Aliran modal asing keluar bersih tersebut berasal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp2,44 triliun. Namun, terdapat modal asing masuk sebesar Rp590 miliar ke pasar saham sehingga menjadikan modal asing keluar neto hanya sebesar Rp1,85 triliun.

Kendati demikian sejak 1 Januari 2023 hingga 6 Juli 2023, masih tercatat modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp80,56 triliun, dan di pasar saham senilai Rp13,88 triliun.

Lantaran terdapat modal asing yang keluar, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah ke posisi Rp15.100 per dolar AS pada Jumat 7 Juli dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis 6 Juli pada Rp15.040 per dolar AS.

Sedangkan indeks dolar AS (DXY) melemah ke level 103,17. Indeks dolar AS adalah indeks yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap enam mata uang negara utama lainnya, yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

Selain itu, Erwin mengungkapkan imbal hasil (yield) SBN Indonesia tenor 10 tahun naik ke level 6,22 persen pada pagi hari Jumat 7 Juli dari 6,18 persen pada akhir hari Kamis 6 Juli.

Level imbal hasil surat utang Indonesia tersebut lebih menarik dan jauh dari imbal hasil surat utang Amerika Serikat atau UST Treasury Note tenor 10 tahun yang juga naik ke level 4,029 persen.

Sedangkan premi risiko investasi (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun naik ke level 87,09 basis poin (bps) per 7 Juli 2023 dari 83,13 bps per 30 Juni 2023.

BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.