Datangi SKK Migas, Massa Desak Audit Publik Proyek Pengadaan Barang dan Jasa PetroChina yang Libatkan VP SCM Gusminar

JAKARTA - Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan diri Aliansi Pergerakan Pemuda Intelektual Peduli Jambi (APIP-JAMBI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) Jakarta Selatan. Di dalam tuntutannya, mereka mendesak agar SKK Migas melakukan evaluasi terhadap Vice President Supply Chain Management (SCM) and Operation Support PetroChina, Gusminar.

"Meminta SKK Migas untuk segera menindaklanjuti video yang sedang viral terkait profil VP SCM Gusminar yang diduga kuat melakukan praktik korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan oknum tertentu dan atau ada pemufakatan kejahatan di tubuh Petrochina," kata koordinator lapangan, Zuhri dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Selasa 20 Juni.

Ia mensinyalir tindakan yang dilakukan oleh Gusminar sepanjang menjabat sebagai VP SCM Petrochina telah membuat kerugian negara ratusan miliaran rupiah.

"Dia diduga merekayasa proses tender yang mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah sepanjang kepemimpinan VP SCM Gusman," ujarnya.

Bahkan untuk memastikan total dugaan tindak pidana korupsi tersebut, ia menyerukan kepada manajemen SKK Migas untuk meminta agar dilakukan audit publik dengan menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami meminta SKK Migas untuk melakukan audit terhadap semua kegiatan pengadaan barang dan jasa selama di bawah kepemimpinan Gusminar," tegasnya.

Kemudian, Zuhri juga mendorong agar Presiden Petrochina segera melakukan peninjauan ulang terhadap semua proses pengadaan berupa kontrak paying dengan jangka waktu 3 tiga tahun terkait dengan berbagai kegiatan pengeboran yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung.

Dan ia juga mendesak agar Presiden Petrochina meninjau juga penyesuaian harga estimasi perusahaan dengan alasan tenggat waktu kegiatan pengeboran yang tidak relevan untuk kontrak 3 tahun.

"Kalau praktik korupsi dan kelalaian ini dibiarkan, maka dapat mengganggu hubungan bilateral antara China dan Indonesia. Mengingat, Petrochina adalah BUMN milik pemerintah negara China yang beroperasi di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Zuhri juga menilai jika praktik dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini menyeret sindikat yang disinyalir melibatkan 3 (tiga) petinggi di perusahaan tersebut.

"Ini diduga melibatkan 3 petinggi manajemen di PetroChina. Ada general manager VP Techincal, Business Development serta VP Supply Chain Management. Jika ini dibiarkan KKN ini berlangsung, jelas terlibat bobroknya organisasi manajemen Petrochina yang berisi orang-orang tidak berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya," tandasnya.

Aksi yang dilakukan di dua lokasi tersebut, yakni kantor SKK Migas dan kantor PetroChina International Jabung Ltd di Menara Kuningan ini, Zuhri menyatakan tujuannya agar ada upaya perbaikan manajemen di perusahaan tersebut, karena banyaknya persoalan yang terjadi.

"Meminta Presiden Petrochina untuk segera membebastugaskan saudara Gusminar sampai penyelidikan selesai dilakukan dan mengganti dengan personel yang lebih kompeten dan memiliki integritas," ucapnya.