JAKARTA - Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati kuota elpiji 3 kg pada RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar 8,3 juta metrik ton (MT).
“Komisi VII DPR bersepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Pertamina bahwa kuota volume elpiji 3 kg pada RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar 8,3 juta MT,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Dony Maryadi Oekon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dikutip Selasa 20 Juni.
RDP juga menyepakati untuk melakukan pembatasan loading order (LO) untuk setiap agen perusahaan maksimal 6 LO per hari guna mendukung pemerataan distribusi LPG 3 kg di seluruh pelosok Indonesia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji dalam paparannya mengungkapkan, realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg pada tahun 2022 mencapai 7,80 juta MT. Sedangkan pada 2023 kuota LPG tabung 3 kg sebesar 8,00 juta MT termasuk cadangan 0,5 MT, di mana realisasi penyaluran sampai dengan bulan Mei 2023 mencapai 3,32 juta MT atau 41,6 persen.
Pada rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII tanggal 5 Juni 2023, lanjut Tutuka, telah disampaikan bahwa outlook volume LPG 3 kg 2023 adalah 7,90 juta MT dan kuota yang disepakati untuk diajukan dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2024 adalah 8,20 – 8,30 juta MT.
Realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 terus meningkat. Tahun 2018, realisasinya mencapai 6,53 juta MT melebihi dari kuota yang ditetapkan 6,45 juta MT. Selanjutnya pada tahun 2019, realisasi sebesar 6,84 juta MT dari kuota 6,98 juta MT. Untuk tahun 2020, realisasi 7,14 juta MT melebihi kuota penetapan 7,00 juta MT.
“Tahun 2021, realisasi 7,46 juta MT dari kuota sebesar 7,50 juta MT. Sedangkan tahun 2022, realisasi mencapai 7,80 juta MT dari penetapan kuota 8,00 juta MT. Tahun 2023 hingga bulan Mei penyaluran mencapai 3,32 juta MT dari kuota yang ditetapkan sebesar 8,00 juta MT,”papar Tutuka.
Kondisi ini berkebalikan dengan realisasi penyaluran LPG Non PSO dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 yang terus mengalami penurunan. Penyaluran LPG Non PSO tahun 2019 sebesar 0,66 juta MT, tahun 2020 sebesar 0,62 juta MT. 0,60 juta MT (2021), 0,46 juta MT (2022) dan tahun 2023 sampai bulan Mei 2023 sebesar 0,15 juta MT.
BACA JUGA:
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Migas juga memaparkan pendataan dan pencocokan data pengguna serta pencatatan transaksi LPG 3 kg dari awal tahun 2023 yang dilakukan bersama PT Pertamina dengan tata waktu yaitu persiapan dan uji coba kehandalan Sistem MAP (Merchant Apps MyPertamina Lite) dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2023 dan sosialisasi ke seluruh region dilaksanakan sepanjang bulan Maret 2023.
Selanjutnya, implementasi Pulau Jawa – Bali – NTB ditargetkan selesai pada bulan Juni 2023 yang mencakup 138 Kota/Kabupaten dan implementasi Pulau Sumatera – Kalimantan – Sulawesi ditargetkan rampung Juli 2023 yang mencakup 273 Kota/Kabupaten.
“Evaluasi program ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak bulan Maret hingga Desember 2023,” pungkas Tutuka.
