Kementerian PUPR Perbaiki 1.212 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat Tahun Ini
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

Bagikan:

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR telah menggulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah sebanyak 1.212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pada 2023.

Bantuan tersebut didistribusikan di sembilan kabupaten dan satu kota dengan alokasi anggaran Rp23,5 juta hingga Rp40 juta untuk tiap unit tergantung kondisi wilayah.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, dalam pelaksanaan program BSPS, pemerintah menyalurkan dana stimulan dengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

"Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat," kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 Juni.

Secara terperinci, program BSPS tahun 2023 disalurkan di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit), Kabupaten Sorong Selatan (108 unit), dan Kabupaten Teluk Wondama (43 unit).

Kemudian, Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit), Pegunungan Arfak (50 unit), Teluk Bintuni (23 unit), Fak-fak (80 unit), serta Raja Ampat (50 unit).

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Ridwan Dibya Sudharta mengatakan, masyarakat Papua Barat menyambut baik program BSPS yang sudah disalurkan Kementerian PUPR dari tahun ke tahun.

"Kami harap, melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang," imbuhnya.