JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mewakili pemerintah secara resmi telah mengajukan Rancangan APBN 2024 untuk dibahas bersama dengan DPR.
Dalam pemaparannya di Kompleks Parlemen hari ini, bendahara negara menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan belanja tahun depan sebesar Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun. Sementara untuk sisi pendapatan ditargetkan sebesar Rp2.719,1 triliun sampai dengan Rp2.865,3 triliun.
“Ini menjadikan defisit APBN 2024 sebesar Rp496,6 triliun hingga Rp610 triliun atau 2,16 persen sampai 2,64 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini lebih rendah dari ketetapan APBN 2022 yang sebesar 2,84 persen dari PDB,” ujarnya pada Selasa, 30 Mei.
Menkeu mengungkapkan, belanja negara akan disebar ke dalam dua klaster utama, yaitu belanja pemerintah pusat Rp2.400,7 triliun-Rp2.631, 2 triliun, dan transfer ke daerah Rp815 triliun-Rp845 triliun.
BACA JUGA:
Adapun pendapatan negara dihimpun dari penerimaan perpajakan Rp2.280,3 triliun-Rp2.355,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp436,6 triliun-Rp504,9 triliun. Serta yang terakhir adalah hibah sebesar Rp2,3 triliun sampai 4,6 triliun.
Lebih lanjut, keseimbangan primer APBN di tahun depan minus Rp156, 8 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun.
“APBN sebagai instrumen fiskal mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
