Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai, kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan masih banyak dirasakan oleh masyarakat, hingga saat ini.

Terlebih, infrastruktur jalan banyak yang belum tersentuh dan berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. Sejumlah jalan rusak di daerah seakan-akan sulit tersentuh anggaran pembangunan dari pusat.

Padahal, Djoko menilai, pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjadi penggerak ekonomi suatu negara.

"Namun, faktanya di republik ini kesenjangan infrastrukturnya masih jauh. Di tengah gencarnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan lainnya, nyatanya ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh dari kata layak," kata Djoko lewat keterangan tertulis yang diterima VOI, Senin, 22 Mei.

Jalan-jalan tersebut ada yang rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas. Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat.

"Sudah ada pembagian kewenangan membangun jalan. Tanggung jawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi tanggung jawab gubernur, jalan kabupaten/kota tanggung jawab bupati/walikota," ujar dia.

Menurut Djoko, buruknya tata kelola pemerintahan turut memperparah kondisi jalan di daerah.

Seringkali anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan justru dikorupsi oleh oknum kepala daerah. Padahal, anggaran terbesar dalam APBD adalah membangun infrastruktur jalan.

"Biaya logistik juga tergantung dari kondisi infrastruktur jaringan jalan yang tersedia. Selain meniadakan pungli di sepanjang jalan, juga harus meniadakan campur tangan oknum aparat penegak hukum dalam penimbangan kendaraan di jembatan timbang," tutur Djoko.

Dia menyebut, jalan yang sebenarnya menjadi akses beraktivitas justru mengkhawatirkan untuk digunakan.

Parahnya kondisi jalan tidak hanya menghambat perjalanan, tetapi juga sering menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa.

"Mirisnya, meskipun masyarakat sudah menyampaikan aspirasi ke pemda, namun hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat. Terkadang, truk-truk besar yang melintas dengan muatan puluhan ton (melebihi muatan) turut memperparah kondisi jalan," ungkapnya.