JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance merupakan hal yang penting dalam memastikan transisi energi bersih berjalan secara terjangkau dan berkeadilan.
Pernyataan ini disampaikan Menkeu dalam forum Seminar on Financing Transition in ASEAN yang diselenggarakan tengah pekan ini.
‘Negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia seluruhnya berkomitmen untuk mencapai net-zero emission,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis, 30 Maret.
Menurut Menkeu, dengan lansekap energi yang sangat kaya baik dari energi fosil (minyak, gas, dan batubara) dan juga energi terbarukan (panas bumi, air, angin, dan matahari), komitmen Indonesia terus menguat.
"Pemerintah Indonesia juga sudah memperkuat NDC (Nationally Determined Contribution) dari 29 menjadi 32,1 persen,” tuturnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
THR ASN Belum Normal, Sri Mulyani: Kemampuan Keuangan Negara Terbatas
29 Maret 2023, 12:20
Bendahara negara menambahkan, hal yang paling berisiko dari pensiunnya batu bara adalah kebutuhkan akan pembiayaan yang besar. Dia menyebut, banyak lembaga keuangan biasanya memperlakukan pembiayaan transisi dari batu bara sebagai pembiayaan kotor dan karena itulah mereka tidak bersedia membiayainya.
Selain itu Menkeu membahas ASEAN Taxonomy yang menerima pembiayaan transisi dari kategori green dan amber. Hal ini merupakan yang pertama di dunia dan memberikan kejelasan akan klasifikasi dan juga cara mengukurnya.
"Dan lebih penting lagi ini akan memberikan kepastian bagi sektor keuangan untuk melihat proyek ini yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan,” tutup dia.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
