Iskindo Dukung Pemerintah Salurkan BBM Bersubsidi bagi Para Nelayan Lewat Scan Barcode

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) M. Riza Damanik menyambut baik langkah pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian BUMN untuk mempercepat penguatan ekosistem usaha nelayan kecil dalam memperoleh pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui scan barcode.

"Bagus sekali itu (scan barcode). Menurut kami sudah pas karena memang selama ini isu terkait bahan bakar minyak itu terkait kuota," kata Riza di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari.

Menurut dia, selama ini banyak pihak yang lebih memperhatikan soal penyediaan kuota penyaluran BBM untuk nelayan. Namun, sebenarnya banyak hal yang selalu luput dari perhatian, salah satunya mengenai sarana prasarana infrastruktur dasar penyaluran BBM, yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) masih terbatas.

"Contoh, kami punya 11 ribu desa nelayan di Indonesia, anggaplah 11 ribu itu separuh saja yang nelayannya aktif, maka ada sekitar 5 ribu desa pesisir di Indonesia yang aktif nelayannya, sementara kami hanya punya 388 tempat penyaluran BBM SPBUN. Jadi, jomplang sekali," ujar Riza.

Riza menilai, sebanyak apapun kuota BBM yang pemerintah alokasikan, apabila tanpa sarana prasarana yang memadai, nelayan akan membeli BBM secara eceran, karena jumlah SPBN masih terbatas. Oleh karena itu, Iskindo mendukung inisiasi pembelian BBM melalui scan barcode untuk mempermudah nelayan.

"Jadi, seberapa pun kuota BBM yang kami alokasikan, sudah tentu nelayannya enggak akan beli dengan harga sama yang ditetapkan pemerintah. Mereka akan beli di eceran karena SPBUN-nya terbatas jumlahnya," ucap dia.

"Nah, itulah kenapa kami mendukung yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk mempercepat penguatan ekosistem usaha nelayan kecil kami ini dengan melengkapi bahan bakar minyak tadi," tambahnya.

Nantinya, kata Riza, SPBN yang dikelola Koperasi sistemnya akan tertutup. Artinya, nelayan yang mendapat BBM subsidi dari koperasi tersebut harus sudah terdaftar di koperasi yang bersangkutan. Kemudian, koperasi akan mendata nelayan-nelayan untuk diberikan kertas berupa scan barcode guna membeli BBM subsidi.

"Nah, nanti (pihak) koperasi mendata mereka (para nelayan), sehingga mereka datang bukan bawa Hp, cukup bawa barcode yang telah diprint," pungkasnya.