Realisasi Tembus Rp189 Triliun, BPKP Kawal Belanja Produk dalam Negeri BUMN

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal dan mengawasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkup BUMN.

Pada 2022, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perusahaan pelat merah memcapai Rp189 triliun.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut, peran BUMN dalam afirmasi P3DN dapat mendongkrak perekonomian dalam negeri.

Selama tahun 2022, kata Sally, hasil pengawasan BPKP sebagaimana yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan kinerja positif atas implementasi aksi afirmasi P3DN.

“Realisasi TKDN tahun 2022 di BUMN sebesar Rp189,27 triliun sedangkan realisasi belanja PDN sebesar Rp342,18 triliun,” katanya kepada wartawan, Kamis, 9 Februari.

Angka yang cukup besar itu, kata Sally, butuh dikawal akuntabilitasnya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Namun, sambung dia, yang paling penting adalah efektivitas programnya benar-benar bisa membantu menggerakkan ekonomi dalam negeri.

“Yang tidak kalah penting peran BUMN dalam mewujudkan kemandirian industri. Dari sisi demand, BUMN mengalokasikan belanja barang atau jasa untuk menyerap PDN. Dan dari sisi supply, BUMN selaku penyedia barang atau jasa memanfaatkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Sally, pelaksanaan pengawalan tidak akan berjalan baik jika tanpa disertai kolaborasi dan sinergi dengan seluruh BUMN dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Selain itu, desain dan mekanisme pengawasan juga harus dapat memitigasi risiko yang muncul dan memberikan masukan perbaikan kebijakan supaya program P3DN ini bisa lebih efektif.

Sementara itu, Sekretaris BUMN Susyanto mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal P3DN di BUMN. Dia pun meminta kepada SPI BUMN untuk konsisten bersinergi dan berkolaborasi dengan BPKP untuk bersama-sama menjaga akuntabilitas P3DN di lingkup BUMN.

“Terima kasih dan apresiasi kepada BPKP yang telah bersama-sama dengan SPI Kementerian BUMN untuk mewujudkan afirmasi P3DN, dan kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan BPKP terus berlanjut,” ucapnya.

Seperti diketahui, BPKP menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakorteknis) Pengawasan Intern yang mengusung tema “Kawal P3DN Menuju Kemandirian Industri Dalam Negeri” di Kantor BPKP pada Rabu, 8 Februari.

Acara tersebut dihadiri Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Sekretaris Kementerian BUMN, Kepala Pusat P3DN, dan Direksi serta Komite Audit dan Kepala SPI di lingkup BUMN.