NPL Coverage Naik 24,58 Persen, BRI Siapkan Pencadangan untuk Ketidakpastian 2023

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan meningkatkan pencadangan untuk menghadapi segala kemungkinan di tahun 2023.

Diketahui BRI menyiapkan pencadangan yang cukup dengan Non Performing Loan (NPL) Coverage tercatat sebesar 305,74 persen, di mana angka ini meningkat 24,57 persen dibandingkan dengan NPL Coverage di akhir tahun 2021 yang sebesar 281,16 persen.

"Pencadangan yang memadai tersebut merupakan langkah antisipatif dan upaya mitigasi risiko menghadapi ketidakpastian perekonomian global, kenaikan inflasi dan suku bunga, serta potensi perlambatan ekonomi," ujar Direktur Utama BRI Sunarso dalam Paparan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV Tahun 2022, Rabu, 8 Februari.

Sunarso menambahkan, BRI juga mencatatkan rasio NPL BRI secara konsolidasian yang manageable di level 2,67 persen.

"Strategi BRI dalam menjaga kualitas kredit yakni dengan selective growth, atau selektif dalam menentukan kelayakan usaha nasabah dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi bisnis nasabah, serta menerapkan soft landing strategy dengan menyiapkan pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko pemburukan kualitas kredit," beber Sunarso.

Diketahui dari sisi penyaluran kredit, total kredit dan pembiayaan BRI Group tercatat mencapai Rp1.139,08 triliun pada akhir Desember 2022.

Secara khusus, portofolio kredit Mikro BRI tumbuh double digit sebesar 13,9 persen yoy. Hal ini menjadikan proporsi kredit UMKM dibandingkan total kredit BRI terus meningkat, menjadi sebesar 84,74 persen.

Ia melanjutkan, kemampuan BRI dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan juga didukung dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Hal ini terlihat dari LDR secara konsolidasian yang terjaga di level 87,09 persen dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,51 persen.

"Ke depan, BRI optimistis dapat mengukir prestasi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun lalu. Saya ingin menegaskan kembali bahwa BRI adalah banknya rakyat. BRI berbisnis dengan rakyat dan diproses dengan caranya rakyat," pungkas Sunarso.