Wamenkeu Suahasil Sentil Bank yang Enggan Salurkan KUR: Selisih Bunganya Kami Bayar!

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meminta perbankan nasional untuk terus mendukung program pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

Menurut Suahasil, pihaknya mendapati isyarat keengganan dari perbankan untuk memberikan pembiayaan bagi sektor bisnis kerakyatan tersebut.

“Bank tidak boleh takut memberikan KUR, malah harus berlomba-lomba membiayai KUR. Sebab kami menginginkan UMKM tumbuh,” ujarnya melalui saluran virtual saat melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 8 Februari.

Suahasil menerangkan, sikap setengah hati perbankan disinyalir akibat mandatori pemerintah atas bunga KUR yang cukup rendah, yakni 6 persen. Angka ini cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan rate kredit komersial maupun kredit konsumtif.

“Bank memberikan KUR bunga 6 persen tapi banknya tidak rugi. Kenapa? Karena selisih bunga yang sesungguhnya akan dibayar oleh negara, oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan,” tutur dia.

Meski demikian, guna menghindari praktik yang tidak akuntabel, Suahasil mendorong perbankan untuk menetapkan interest rate yang sewajarnya dari selisih yang akan disubsidi oleh pemerintah.

“Nah, bank jangan gede-gede ngasih bunga yang sesungguhnya, yang wajar saja. Nanti 6 persen dibayar oleh si pelaku (debitur UMKM) sisanya kami yang bayar,” tegas dia.

Wakil Sri Mulyani itu menyampaikan pula jika fokus pemerintah tidak hanya dari skala kuantitas penyaluran KUR namun juga pada aspek peningkatan kualitas UMKM itu sendiri.

“Kami menginginkan UMKM tumbuh, tidak hanya nilai KUR yang membesar. Tumbuh itu artinya apa? UMKM tambah banyak, tambah besar (skala usahanya). Dari yang mikro menjadi kecil, dari yang kecil menjadi menengah dan selanjutnya. Jadi bukan hanya yang itu lagi itu lagi,” kata Suahasil.

Sebagai informasi, porsi kredit bagi pelaku UMKM/UKM di Indonesia cenderung masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara utama di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah sendiri mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal sebesar 30 persen dari total kredit pada 2024 mendatang.

Adapun, realisasi penyaluran KUR 2022 tercatat sebesar Rp365,5 triliun atau 97,9 persen dari pagu Rp 373,1 triliun. Sementara target KUR 2023 diketahui sebesar Rp460 triliun.