Kata Kepala BKPM soal Kerusuhan di PT GNI: Tidak Usah Saling Menyalahkan

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta agar tidak saling menyalahkan atas terjadinya kerusuhan di kawasan pabrik smelter, PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

“Menurut saya tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa lah. Kita cari solusinya yang terbaik, kita evaluasi diri saja. Dan memang dalam pekerjaan pasti akan terjadi pergesekan pergesekan apalagi sudah melibatkan ribuan orang,” katanya kepada wartawan, Selasa, 24 Januari.

Meski begitu, Bahlil menyayangkan terjadinya bentrokan yang menewaskan tiga pekerja di PT GNI. Karena itu, Bahlil meminta kejadian tersebut dievaluasi dari berbagai aspek.

“Tim saya juga lagi bekerja, patut kita sayangkan bersama, kenapa? Ini menjadi materi evaluasi baik dari investornya, baik dari karyawannya. Karyawannya itu di dalam juga ada dua, baik karyawan asing maupun dalam negeri, baik pemerintahnya, baik juga keamanannya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Kemnaker akan menurunkan tim investigasi dari unsur pengawas ketenagakerjaan, mediator dan pengantar kerja ke lokasi PT GNI untuk mengusut tuntas masalah ini.

“Tim Kemnaker akan terus melakukan pendampingan kepada Tim Pengawas Ketenagakerjaan Daerah untuk penanganan masalah permasalahan yang terjadi. Termasuk menyusun langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa,” kata Ida Fauziyah.

Ida juga mengaku sudah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Disnaker Kabupaten Morowali Utara dan Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui penyebab terjadinya aksi anarkis di lokasi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI).

“Kami secara intensif terus koordinasi dengan Disnaker provinsi Sulawesi Tengah dan Disnaker Kabupaten Morowali Utara dan meminta kedua pihak yakni perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan PT GNI segera melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Kata Ida, dari informasi yang dihimpun, kericuhan disebabkan terkait permasalahan ketenagakerjaan yang dituntut oleh perwakilan SPN. Di antaranya tuntutan soal K3, pengupahan dan PHK sehingga anggapan bahwa kerusuhan ini dipicu oleh keberadaan tenaga kerja asing tidaklah benar.

“Sebagian tuntutan pekerja telah diterima dan akan dipenuhi perusahaan. Namun kami tetap melakukan penelusuran, mediasi, dan pemeriksaan bersama Disnaker setempat,” tuturnya.