PADANG - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Sumatera Barat menyebutkan realisasi belanja negara di Sumatera Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sepanjang 2022 mencapai Rp29,7 triliun.
Pelaksana tugas (Plt) Kakanwil DJPb Sumbar Ismet Saputra mengatakan, total belanja daerah hingga 31 Desember 2022 yang berasal dari APBN mencapai Rp29,7 triliun dan total pendapatan Rp9,95 triliun sehingga terjadi defisit regional sebesar Rp19,75 triliun.
"Capaian belanja ini masih rendah dari target belanja sebesar Rp30,4 triliun atau mengalami kontraksi 4,21 persen," kata Ismet dikutip dari Antara, Senin, 16 Januari.
Untuk belanja pemerintah pusat di Sumbar sepanjang 2022 totalnya Rp10,4 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp4,56 triliun, belanja barang Rp3,66 triliun, belanja modal Rp2,1 triliun dan bantuan sosial Rp26,35 miliar.
"Belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi 4,90 persen yoy yang disebabkan penurunan pada komponen belanja barang sebesar 15,61 persen," ujarnya.
Sementara dalam bentuk transfer ke daerah sebesar Rp18,4 triliun yang terdiri dari dana bagi hasil Rp780,6 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp12,5 triliun, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp1,6 triliun, dana insentif daerah 99.3 miliar dan dana alokasi khusus non fisik Rp3,4 triliun.
"Realisasi TKDD mengalami kontraksi 3,84 persen yoy yang didorong penurunan realisasi dana insentif daerah 78,16 persen," kata dia.
Kemudian dana desa sebesar 866,7 miliar dan terealisasi sebesar 99,7 persen dari pagu Rp867,02 miliar.
Dari 14 daerah yang menerima kucuran dana desa sepanjang 2022 yang terbanyak adalah Kabupaten Pesisir Selatan Rp161,02 dan Padang Pariaman sebesar Rp94,77 miliar.
Setelah itu diikuti Kabupaten Agam mendapatkan dana desa Rp75,09 miliar dan Kabupaten Limapuluh Kota sebesar Rp74,85 miliar.
Sementara untuk daerah paling sedikit menerima alokasi dana desa yakni, Kota Sawahlunto dengan Rp20,09 miliar.
Menurut dia, kinerja APBN 2022 cukup baik dan dapat terealisasi dengan baik. Persoalan ke depan, lanjut Ismet, bagaimana tahun 2023 agar realisasi APBN lebih cepat lagi.
Mulai dari koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan Kota dengan provinsi atau instansi vertikal berjalan dengan baik dan lancar.
BACA JUGA:
Ia menyebutkan, belanja negara di Sumbar yang berasal dari APBN 2022 dalam dua bentuk yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.
"Saya sudah koordinasi dengan gubernur agar mempercepat penetapan SK Perbendaharaan sehingga anggaran yang ada dapat segera dimanfaatkan. SK ini sudah dibuat sejak November lalu dan sekarang tinggal penyesuaian saja," kata dia.
