Bagikan:

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut sejumlah upaya pemulihan di sektor transportasi turut mendorong pemulihan sektor pariwisata di Indonesia.

"Upaya ini menjadi titik balik kebangkitan industri transportasi karena semakin meningkatkan keterisian penumpang," kata Budi dalam Forum Pariwisata Global atau Global Tourism Forum-Annual Meeting 2022 di Bali, Kamis, 17 November.

Budi mengatakan ada sejumlah upaya yang telah dilakukan, yakni mengeluarkan beberapa surat edaran terkait persyaratan perjalanan transportasi yang lebih mudah, namun tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan.

Selain itu, Kemenhub bersama operator transportasi juga terus mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meminimalisir penyebaran virus, seperti digitalisasi layanan di bandara dan penggunaan HEPA filter yang mampu menjaga kebersihan udara di dalam sarana transportasi publik.

Selanjutnya, Kemenhub juga memberikan sejumlah insentif, salah satunya di sektor penerbangan dengan memberikan insentif untuk Layanan Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC).

Dalam forum tersebut, Budi juga mengatakan, upaya pemulihan sudah mulai terlihat hasilnya.

Salah satu indikatornya yakni, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), transportasi, dan pergudangan pada kuartal III 2022, yang tumbuh hingga mencapai 25,8 persen (year on year).

Hal ini menunjukkan tren yang terus meningkat sejak awal 2022 dan berkontribusi penting pada pertumbuhan perekonomian Indonesia yang meningkat 5,72 persen year on year pada kuartal III 2022.

Kendati demikian, Budi tetap mengingatkan seluruh pihak untuk terus berupaya menjaga momentum tren pertumbuhan, serta tetap waspada terhadap kondisi ketidakpastian global, seperti pandemi lanjutan, perubahan iklim, dan ketegangan perang global di masa depan.

Budi berujar, pihaknya juga mengungkapkan upaya membangun masa depan transportasi publik di Indonesia setelah pandemi.

"Pandemi Covid-19 telah mengajari kami untuk berfikir jauh ke depan. Kedepannya, Indonesia membutuhkan perbaikan konektivitas jaringan, keselamatan transportasi, transportasi yang ramah lingkungan, dan integrasi antarmoda," jelasnya.

Dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, kata diam Kemenhub akan terus membangun infrastruktur transportasi, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, terdepan, tertinggal, dan perbatasan (3TP).

Untuk mengatasi terbatasnya kemampuan fiskal negara (APBN) dalam membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, Budi mengatakan pihaknya akan terus mendorong pendanaan kreatif non-APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU), Dana Kekayaan Negara, kerja sama pemanfaatan (KSP), pembiayaan campuran, pembiayaan hijau dalam infrastruktur proyek hijau, serta membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pada momen Presiden G20 ini, kami menandatangani beberapa nota kesepahaman untuk pendanaan kreatif non-APBN dengan tiga negara, yaitu Jepang, Inggris, dan Korsel untuk pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta," ujarnya.

Budi mengaku, pemerintah juga berkomitmen mengurangi emisi gas buang dari kendaraan berbahan bakar fosil dengan mulai melakukan transformasi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan tujuan untuk memiliki setidaknya dua juta kendaraan listrik pada 2025 mendatang.

Pemerintah akan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar atau konsumen kendaraan listrik, tetapi juga produsen, karena memiliki potensi sumber daya alam untuk memproduksi komponen kendaraan listrik.

"Penggunaan kendaraan listrik selama G20 menunjukkan simbol dimulainya transformasi ini. Kami serius memasuki pasar energi terbarukan, termasuk transisi ke kendaraan listrik," tandasnya.