Perkuat Layanan Kesehatan, Indonesia Dapat Dukungan Sebesar Rp4,2 Triliun dari IsDB
Menkeu Sri Mulyani dalam keterangannya saat menghadiri acara Ground Breaking The Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units di Bali. (Foto: Dok. Kemenkeu)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut dukungan dana senilai 293 juta dolar atau Rp4,2 triliun dari Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB) telah melengkapi komitmen pemerintah gua memperkuat pelayanan kesehatan di Indonesia.

Adapun dukungan ini diberikan untuk meningkatkan pelayanan ibu dan anak di enam rumah sakit vertikal di Indonesia, yang salah satunya dimulai dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr IGNG Ngoerah di Bali.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada IsDB yang mendukung pembangunan rumah sakit ini melalui penguatan proyek rumah sakit rujukan nasional dan unit teknis vertikal," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis 17 November. 

Selain RSUP di Bali, ada lima rumah sakit lainnya yang akan ditingkatkan pelayanannya dalam program tersebut, di antaranya Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmais di Jakarta, RSUP Persahabatan di Jakarta, RS Dokter Hasan Sadikin di Bandung, Jawa Barat, RSUP Dr Sardjito di Yogyakarta, serta RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo di Sulawesi Selatan.

Sri Mulyani menyebut program ini merupakan bagian dari reformasi kesehatan Indonesia, khususnya dari sisi suplai, yang membangun penguatan pelayanan kesehatan dasar mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19.

"Kami semua mengikuti perkembangan program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi COVID-19 sebagai prioritas paling utama dalam tiga tahun terakhir, yakni pada 2020 hingga 2022," jelasnya.

Guna mengatasi pandemi, kata Sri, anggaran kesehatan dinaikkan dari 5 persen menjadi 9,4 persen pada 2022 atau sebesar Rp255,3 triliun.

"Oleh karena itu, dukungan IsDB sebesar Rp4 triliun menciptakan pendekatan yang lebih katalistik, tidak hanya dalam hal pendanaan, tetapi dalam kontrol pemberian kualitas dan perbaikan guna membangun layanan kesehatan," pungkasnya.