Erick Thohir Bakal Terapkan Sistem Blacklist, Mantan Koruptor Tak Bisa Jadi Direksi Perusahaan Pelat Merah

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal membuat daftar hitam atau blacklist untuk pejabat-pejabat perusahaan pelat merah yang bermasalah.

Daftar tersebut akan menjadi acuan pelarangan mantan koruptor atau orang yang bermasalah dengan hukum menjadi direksi perusahaan pelat merah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuat daftar hitam pejabat BUMN.

Nantinya, beber Erick, daftar hitam pejabat BUMN yang bermasalah ini akan diberikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita juga mau ciptakan blacklist. Jadi orang-orang yang sudah terbukti korup, ada masalah hukum apa semua dan macam-macam. Itu kesepakatan nanti hasil audit BPKP didukung oleh BPK, nanti kita ajukan kepada Bapak Presiden, Ibu Menkeu sebagai pemegang saham BUMN kita create blacklist," ucapnya dalam agenda Road to G20 bersama Himpuni secara virtual, Selasa, 25 Oktober.

Erick mengaku tak ingin direksi ataupun direktur utama perusahaan pelat merah yang sudah terbukti bermasalah kembali dipercaya untuk memimpin BUMN yang lain.

Contohnya, kata Erick, direksi PTPN yang pernah membuat perusahaan rugi sampai Rp41 triliun tidak akan dilirik kembali untuk memimpin perusahaan pelat merah yang lain.

"Jadi jangan nanti sudah dibagusin ya direksi terutama, udah dibagusin tiba-tiba yang dulu bikin BUMN ini berantakan, misalnya contoh PTPN utang Rp41 triliun, masa direksi yang jelek dari perusahaan ini naik ke perusahaan ini, naik lagi ke sini (BUMN lain), ini kan tidak boleh terjadi lagi," katanya.

Menurut Erick, membangun standar operasional prosedur (SOP) hanyalah satu hal.

Namun, nilai-nilai kepemimpinan seorang direksi BUMN sangat penting untuk diperhatikan.

"Karena yang namanya membangun SOP is one thing, tetapi leadership is another thing. Jadi pembangunan, kepempimpinan dan sistem harus bersamaan. tidak bisa hanya sistem, tidak bisa hanya kepemimpinan nah ini yang kita lakukan kita persiapan. Jadi jawabannya simpel kontinuitas itu penting buat Indonesia, 10 tahun ke depan ini menjadi kunci," tuturnya.