Bank Muamalat Ikat Kerja Sama dengan Perumnas untuk Pembiayaan KPR Rp500 Miliar
Direktur Bisnis dan Ritel Bank Muamalat Purnomo Soetadi saat menandatangani kerja sama dengan Perumnas terkait penyaluran produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bertajuk KPR Hijrah. (Foto: Andry Winanto/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. secara resmi mengikat kerja sama dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) terkait dengan penyaluran produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bertajuk KPR Hijrah.

Direktur Bisnis dan Ritel Bank Muamalat Purnomo Soetadi mengatakan, dirinya optimistis sinergi ini dapat mendongkrak kinerja perseroan mengingat perekonomian saat ini semakin membaik.

"Kami yakin di semester kedua tren volume KPR akan terus meningkat," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Rabu, 19 Oktober.

Menurut Purnomo, kerja sama dengan Perumnas menjadi pembuka jalan dalam melanjutkan ekspansi pembiayaan di sektor properti.

"Kami harapkan kolaborasi dengan Perumnas akan secara signifikan mendukung target net growth sebesar Rp1 triliun untuk portofolio KPR di kuartal IV 2022," tuturnya.

Purnomo menambahkan, dalam kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini perseroan membidik pembiayaan hingga ratusan miliar.

"Bank Muamalat berkomitmen untuk pembiayaan sebesar Rp500 miliar melalui program bersama Perumnas," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan pihaknya berupaya mewujudkan kepemilikan rumah yang mudah dan terjangkau.

"KPR Hijrah dari Bank Muamalat menerapkan sistem syariah. Melalui strategi tersebut kami berkeyakinan bisa terus mendukung kemudahan bagi konsumen dan nasabah," katanya.

Saddewa menjelaskan, KPR Hijrah dengan Bank Muamalat meliputi tiga proyek, yakni Semesta Parayasa Parung Panjang, Semesta Dramaga Bogor, dan Semesta Sentral and Driyorejo.

"Total unit yang kami bangun dari tiga proyek ini mencapai 5.707 unit," ucapnya.

Saddewa menyampaikan pula bahwa langkah ini merupakan bentuk kontribusi mendukung program pemerintah untuk mengatasi kebutuhan perumahan yang masih tinggi.

"Ini bisa mendorong percepatan realisasi KPR masyarakat, baik untuk yang subsidi dan non-subsidi sehingga membantu masalah backlog perumahan," tutup dia.