Kimia Farma Terus Berkomitmen Dukung Kemandirian Industri Farmasi di Tanah Air
Direktur Utama Kimia Farma, David Utama. (Foto: Dok. Kimia Farma)

Bagikan:

JAKARTA - PT Kimia Farma Tbk (KAEF) berkomitemn untuk terus mendukung program kemandirian industri farmasi di Tanah Air. Salah satu yang perseroan lakukan melalui anak usahanya yakni PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia adalah, melakukan pengembangan dan produksi Bahan Baku Obat (BBO) dalam negeri.

Pembangunan fasilitas produksi BBO berlokasi di Cikarang, Jawa Barat yang telah selesai dilakukan pada tahun 2018 ini terus melakukan inovasi untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional melalui produksi BBO.

Direktur Utama Kimia Farma, David Utama menargetkan produksi 28 BBO bisa tercapai pada 2024. Dengan demikian, impor BBO bisa berkurang hingga 20 persen.

"Kami akan mengembangkan dan memproduksi total 28 BBO yang akan diproduksi sampai 2024. Diharapkan akan menurunkan impor sebesar 17-20 persen," kata David dalam konferensi pers di PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, Cikarang, Senin 3 Oktober.

Lebih lanjut kata David, jika penurunan impor BBO dapat terwujud, pemerintah dapat berhemat hingga Rp3,7 triliun. Adapun di setiap tahunnya produksi BBO KFSP bisa menekan impor sejak 2020.

Sebagai informasi, sampai dengan hari ini PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia sudah memilki sertifikat Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Pengembangan Bahan Baku Obat dilakukan sesuai dengan program pemerintah dan prioritas kebutuhan nasional, di mana sampai tahun 2022 telah berhasil memproduksi 12 item BBO yang telah memiliki sertifikat GMP dari Badan POM RI sehingga siap untukdigunakan oleh seluruh Industri Farmasi dalam negeri.

Dengan adanya peningkatan kualitas fasilitas produksi, serta inovasi dari Kimia Farma sebagai anggota Holding BUMN Farmasi, diharapkan Kimia Farma dapat ikut berperan dalam menurunkan jumlah impor bahan baku obat atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) di Indonesia, serta dapat terus mengoptimalisasi penggunaan BBO Dalam Negeri.